SURABAYA, Tretan.News – Seorang perempuan tua duduk di sudut ruangan sempit. Di dadanya, tergantung lencana veteran yang sudah pudar warnanya. Ia tidak hadir di upacara. Bukan karena tidak mau tetapi karena tidak ada yang menjemput.
Di tempat lain, ribuan kilometer dari rumahnya, bendera bajak laut bergambar tengkorak berkumis simbol dari serial fiksi One Piece berkibar di antara kerumunan anak muda. Bukan bendera merah putih.
Bukan lagu kebangsaan. Tapi justru di sanalah, kata sebagian pengamat, kita bisa membaca kecemasan sebuah generasi.
Hari ini, 20 Mei 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Tanggal yang mengenang lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 organisasi modern pertama yang menanamkan kesadaran kolektif bahwa bangsa ini bisa bangkit dari ketertindasan.
Pertanyaannya kini: sedang bangkit, atau sedang tumbang?
Dari STOVIA ke Krisis PHK
Sejarah mencatat, Boedi Oetomo lahir dari keresahan. Para mahasiswa School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Batavia bersama tokoh-tokoh seperti Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Soedirohusodo, dan Ki Hajar Dewantara menyaksikan bagaimana kolonialisme Belanda mengeksploitasi rakyat pribumi secara sistematis: tanah dirampas, tenaga diperas, suara dibungkam.
Keresahan serupa pernah mendorong Eduard Douwes Dekker menulis novel Max Havelaar sebuah teriakan moral yang kemudian menekan pemerintah Belanda untuk melahirkan Politik Etis: program irigasi, edukasi, dan transmigrasi bagi rakyat jajahannya.
Hari ini, keresahan itu hadir dalam wajah berbeda.
Bukan tentara kolonial yang mengancam. Melainkan angka pengangguran yang merayap naik, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengalir deras dari pabrik ke pabrik, dan generasi muda yang terdidik namun tidak terserap industri.
“Bonus demografi seharusnya jadi kekuatan kita. Tapi tanpa lapangan kerja yang cukup, ia bisa berbalik menjadi beban sosial,” kata seorang pengamat ketenagakerjaan dari sebuah lembaga riset kebijakan publik.
Data dari berbagai lembaga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, gelombang PHK meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, sementara program perlindungan sosial dan pelatihan ulang tenaga kerja masih berjalan lamban.
Para ekonom memperingatkan, tingginya angka pengangguran berkorelasi langsung dengan meningkatnya angka kriminalitas menjadikan ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan juga ancaman keamanan sosial.
Bendera Bajak Laut dan Bahasa Kecewa
Beberapa waktu lalu, pemandangan tak lazim muncul di sejumlah titik keramaian: bendera Jolly Roger ikon fiksi dari manga One Piece dikibarkan di antara kerumunan pemuda.
Bagi sebagian kalangan, ini dilihat sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol nasional. Tapi pengamat sosial menilai sebaliknya.
“Ini bukan anti-nasionalisme. Ini bahasa kecewa,” ujar seorang sosiolog yang enggan disebut namanya. “Mereka tidak meninggalkan Indonesia mereka hanya tidak lagi percaya bahwa simbol-simbol resmi masih mewakili aspirasi mereka.”
Fenomena itu, dalam kacamata sosiologi, mencerminkan apa yang disebut sebagai legitimacy crisis ketika rakyat tidak lagi melihat negara sebagai representasi kepentingan mereka. Bukan karena mereka berhenti mencintai tanah airnya. Justru sebaliknya: kecemasan itu hadir karena mereka masih peduli.
Veteran yang Terlupakan, Koruptor yang Dilindungi
Di sinilah paradoks Indonesia hari ini paling terasa.
Di satu sisi, para pejuang kemerdekaan mereka yang secara harfiah mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan yang kini kita rayakan banyak yang menghabiskan sisa hidupnya dalam keterbatasan. Jaminan kesejahteraan bagi para veteran yang masih hidup kerap tidak memadai, bahkan terlantar.
Di sisi lain, korupsi masih bercokol kuat. Sudah 28 tahun reformasi bergulir, namun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bukannya surut melainkan, menurut berbagai laporan lembaga antikorupsi, semakin bervariasi modusnya dan semakin dalam mengakar ke dalam sistem.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diyakini banyak pihak sebagai instrumen penting untuk memberikan efek jera nyata bagi koruptor hingga kini masih belum disahkan.
“Hukum tidak boleh tebang pilih,” kata seorang aktivis antikorupsi. “Selama ungkapan ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’ masih relevan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus.”
Erosi kepercayaan itulah yang menjadi ancaman paling berbahaya bagi nasionalisme — bukan serangan dari luar, melainkan kecewa yang menumpuk dari dalam.
Kebangkitan Bukan Seremoni
Pada 1908, para pendiri Boedi Oetomo tidak merayakan kebangkitan dengan upacara. Mereka merayakannya dengan bekerja, mendirikan sekolah, membuka ruang diskusi, membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan mungkin dilakukan.
Seratus delapan belas tahun kemudian, semangat itu masih relevan, bahkan lebih mendesak.
Kebangkitan nasional bukan soal pidato di podium atau bendera yang dikibarkan tepat waktu. Ia soal apakah pemerintah sungguh-sungguh hadir untuk rakyatnya, apakah veteran dijamin hidupnya, apakah anak muda punya masa depan, apakah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Jika tidak, maka yang kita rayakan setiap 20 Mei bukan kebangkitan, melainkan pengulangan janji yang tak pernah ditepati. Dan rakyat, seperti selalu, akan tahu bedanya.
Kontributor : Eko Gagak
