SURABAYA, TRETAN.news – Di tengah derasnya arus informasi digital, sebuah unggahan layanan publik dari akun TikTok @bidpropam_jatim menarik perhatian warganet.
Unggahan yang dipublikasikan pada 12 Juni 2026 itu memperkenalkan kemudahan baru bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait anggota Polri melalui pemindaian barcode.
Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses dan berinteraksi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur.
Namun, respons yang muncul di ruang digital justru menghadirkan beragam pandangan.
Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan efektivitas layanan tersebut dengan mengaitkannya pada pengalaman pribadi maupun persepsi mereka terhadap mekanisme pengaduan.
Komentar Netizen: Antara Keraguan dan Harapan
Salah satu komentar datang dari akun @abankz yang menulis:
“Laporin anak ke ibunya, ya percuma. Salah atau tidak ibunya pasti melindungi.”
Komentar itu menjadi salah satu bentuk kritik yang muncul dari masyarakat di ruang digital.
Selain itu, perhatian warganet juga tertuju pada konsep video yang menggunakan tebak-tebakan penjumlahan sebagai pembuka atau hook dalam konten tersebut.
Sejumlah pengguna mengaitkannya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait hitungan “10+6=17” saat menghadiri Munas HIPMI di Lampung pada 10 Juni lalu.
Pengalaman Warga dalam Mengakses Pengaduan
Komentar lain datang dari akun @joko yang mengaku pernah membuat laporan sejak 1 Oktober 2025.
Dalam komentarnya, ia menyampaikan bahwa hingga kini belum memperoleh perkembangan terbaru terkait laporan tersebut.
“Saya telah membuat laporan sejak 1 Oktober 2025, sampai sekarang belum ada kejelasan,” tulisnya.
Ia juga menceritakan bahwa sebelumnya ia masih bisa memperoleh informasi perkembangan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.
Namun, menurut keterangannya, dalam beberapa bulan terakhir pesan yang ia kirim tidak mendapat balasan dan panggilan teleponnya tidak tersambung.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu suara masyarakat yang muncul bersamaan dengan hadirnya layanan digital baru.
Tantangan Membangun Kepercayaan Publik
Di sisi lain, sejumlah hasil survei menunjukkan gambaran berbeda terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Survei Litbang Kompas dan Divisi Humas Polri mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada pada angka 76,2 persen hingga 79,2 persen.
Perbedaan antara angka survei dan suara sebagian pengguna media sosial menunjukkan bahwa persepsi publik dapat terbentuk dari berbagai pengalaman.
Bagi masyarakat, kualitas sebuah layanan tidak hanya diukur dari teknologi yang tersedia, tetapi juga dari cara penyedia layanan menindaklanjuti laporan serta membangun komunikasi yang terbuka dengan publik.
Pada akhirnya, barcode hanyalah pintu masuk. Kepercayaan publik akan terus tumbuh ketika lembaga terkait membuka ruang bagi setiap laporan, mendengarkan aspirasi, menindaklanjuti prosesnya, dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.
