SURABAYA, tretan.news – Untuk kesekian kalinya arogansi mayoritas sebagai potret buruk kohesi sosial kemasyarakatan dipertunjukkan secara vulgar oleh sekelompok kafir Islam di Kota Solo di tengah gelaran Festival Imlek.
Mereka hendak merazia kuliner non halal. Ini kebiadaban di bumi Pancasila!! Ini menginjak- injak falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika. Tindakan kafir Islam tersebut merobek keagungan ajaran Islam: rahmatan lil alamin – menebarkan kasih sayang pada semuanya. Ini wujud nyata para penyembah membunuh agama sambil takbir!!
Setahun silam (2024) kelompok yang ditengarai hasil ajaran Abu Bashar Basyir, gembong teroris tahanan rumah di Ngruki, itu membuat onar saat berlangsung Festival Kuliner Non Halal. Namun Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo pasang badan dan even unik tersebut bisa tetap berlangsung.
Kini pemerintahan Prabowo – Gibran diharapkan berani bertindak tegas terhadap pelaku intoleransi, baik yang yang menyangkut masalah agama maupun politik dan keamanan. Bila perlu lakukan tindakan represif.
Untuk para preman politik dan preman jalanan, tangkap, jangan beri ampun. Rakyat butuh suasana aman, tentram dan damai dalam melanjutkan kehidupannya.
ADAPTASI KEBIJAKAN
Ketika sebuah kebijakan diputuskan oleh pelaksana negara maka rakyat memerlukan waktu beradaptasi, menyelaraskan diri dengan perubahan yang terjadi minimal tiga bulan hingga setahun, tergantung spektrum kebijakannya.
Demikian juga sekarang, rakyat sedang kesulitan merawat kehidupannya terutama masalah ekonomi. Ini karena harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan penghematan. Yang baru diketaui rakyat bahwa selama puluhan tahun rakyat merasa ditipu oleh keserakahan birokrat dalam memanipulasi anggaran untuk foya-foya ke luar negeri, studi banding, rapat dll. Pemborosan yang tidak berdampak pada hajat hidup masyarakat.
Rakyat paham akan perlunya penghematan demi penggunaan yang lebih bermanfaat bagi perbaikan kehidupan bersama. Namun dalam prosesnya rakyat juga menderita sebagaimana orang-orang yang sedang memproses kekaryaan sebelum menikmati hasilnya, begitu sengsara. Jika saja hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka kepercayaan rakyat sebesar 80% persen diberikan kepada Prabowo untuk dijadikan modal pelaksanaan mewujudkan program-program strategis nasional, pada tahun 2029 akan dicabut. Itulah kedaulatan (baca: kekuasaan) rakyat sebagai amanah yang cita-citanya harus diwujudkan.
Perlu diingat bahwa, di atas politik dan agama adalah kemanusiaan. Kepentingan rakyat !!
