TRETAN.News – Ruang-ruang seni di Balai Pemuda mendadak terasa sempit, bukan karena karya yang membludak, melainkan oleh kegelisahan yang mengendap.
Rencana penataan yang menyasar Galeri Merah Putih, Dewan Kesenian Surabaya, dan Bengkel Muda Surabaya memantik reaksi publik kesenian. Bukan semata soal ruang fisik, tetapi soal rasa dilibatkan atau justru ditinggalkan.
Keresahan itu membesar setelah publik mengetahui adanya surat pengulangan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar). Surat pertama luput dari perhatian, sementara surat kedua justru memantik polemik. Di titik ini, komunikasi tampak tersendat.
Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah membuka ruang dialog. Namun, tawaran itu belum berbalas. Kebuntuan pun terjadi, dan di sanalah persoalan yang lebih dalam mulai terlihat.
Dalam perbincangan dengan wartawan, Heri “Lento” Prasetyo, Founder Komunitas Surabaya Juang, menyebut persoalan ini sebagai gejala ekosistem kebudayaan yang belum sehat, Rabu, 1 April 2026.
“Idealnya ada siklus yang berjalan: mendengar, mendiagnosis, memfasilitasi, lalu bertumbuh. Tapi hari ini, siklus itu terputus,” ujarnya.
Ia mengibaratkan ekosistem seni seperti relasi antara pasien, dokter, dan apotek. Seniman sebagai “pasien”, lembaga kesenian sebagai “dokter”, dan pemerintah sebagai “apotek”. Ketiganya seharusnya saling terhubung. Namun dalam praktik, relasi itu kerap timpang.
Seniman merasa tak didengar. Lembaga kesenian merasa rekomendasinya tak dijalankan. Sementara pemerintah terjebak dalam tekanan administratif dan logika program.
Akibatnya, kebijakan kerap kehilangan pijakan kultural, sementara praktik seni berjalan sendiri-sendiri.
Lento menilai, akar masalahnya terletak pada pola komunikasi yang tidak setara. Seniman masih sering diposisikan sebagai objek, bukan subjek.
Lembaga kesenian tereduksi menjadi simbol formalitas. Pemerintah, di sisi lain, lebih sibuk mengejar serapan anggaran ketimbang membangun makna.
“Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan, justru berubah menjadi sekat,” katanya.
Sebagai jalan keluar, ia menawarkan konsep “ruang diagnostik bersama”, sebuah forum hidup yang mempertemukan seluruh elemen dalam posisi setara.
Bukan sekadar rapat seremonial, tetapi ruang untuk saling mendengar realitas, membaca kebutuhan, dan merumuskan arah bersama.
Dari situ, komunikasi satu arah diharapkan bertransformasi menjadi ko-kreasi kebijakan. Di mana seniman, lembaga kesenian dan pemerintah tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses yang sama: membaca, merumuskan, dan menjalankan.
Gagasan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk Forum Triadik Kebudayaan, wadah pertemuan berkala berbasis data dan kebutuhan riil, yang menghasilkan rekomendasi strategis sekaligus menjadi arsip hidup kebijakan kebudayaan kota.
Di tengah polemik Balai Pemuda, tawaran ini menjadi lebih dari sekadar wacana. Ia adalah cermin bahwa persoalan utama bukan hanya soal ruang yang akan ditata, tetapi relasi yang perlu disembuhkan.
Sebab pada akhirnya, kebudayaan tidak tumbuh dari kebijakan semata, melainkan dari keberanian untuk saling mendengar.
Jika Surabaya ingin tetap menjadi kota yang hidup oleh kebudayaannya maka perlu memastikan bahwa denyut itu tidak terhenti di ruang-ruang yang sunyi tanpa komunikasi.
Reportase:
Rokimdakas
