TRETAN.News — Sejarah tidak selalu bergerak lurus. Ada masa ketika tatanan lama mulai kehilangan pengaruhnya, sementara tatanan baru belum menemukan bentuk yang jelas. Situasi inilah yang oleh pemikir Italia Antonio Gramsci disebut sebagai interregnum masa ketika “yang lama sedang sekarat, tetapi yang baru belum lahir”.
Banyak pengamat menilai dunia saat ini sedang berada pada fase tersebut. Sejumlah institusi internasional yang selama puluhan tahun menjadi pilar stabilitas global menghadapi tantangan serius.
Di saat yang sama, berbagai kekuatan baru mulai muncul dan menawarkan arah yang berbeda bagi masa depan dunia.
Kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat menjadi salah satu simbol perubahan tersebut. Bagi sebagian kalangan, fenomena Trump tidak sekadar mencerminkan pergantian kepemimpinan.
Tapi menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap hubungan internasional, perdagangan global, dan posisi Amerika dalam tatanan dunia.
Dari Kepemimpinan Global ke Politik Transaksional
Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memainkan peran utama dalam membangun tatanan internasional yang berbasis perdagangan bebas, demokrasi, dan kerja sama multilateral.
Namun, pendekatan yang diasosiasikan dengan Trump menawarkan perspektif berbeda. Dalam berbagai kebijakan dan pernyataannya, kepentingan nasional sering ditempatkan di atas komitmen terhadap agenda global.
Pendekatan ini kerap disebut sebagai realisme transaksional cara pandang yang menempatkan hubungan antarnegara layaknya hubungan bisnis.
Dalam kerangka tersebut, ukuran utama bukan lagi nilai universal atau idealisme politik, melainkan manfaat langsung yang dapat diperoleh masing-masing pihak.
Akibatnya, pertanyaan mengenai apa yang benar atau adil sering kali bergeser menjadi pertanyaan tentang apa yang menguntungkan.
Retaknya Tatanan Liberal Internasional
Tatanan internasional liberal yang berkembang setelah Perang Dunia II selama ini dianggap berhasil menciptakan stabilitas global dan memperluas perdagangan internasional.
Namun, sejumlah akademisi menilai sistem tersebut juga menyimpan berbagai kontradiksi. Globalisasi memang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tidak selalu terbagi secara merata.
Ketika industri berpindah ke negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah, banyak komunitas pekerja di negara maju menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar.
Ketimpangan sosial meningkat, sementara rasa frustrasi terhadap elite politik terus berkembang.
Dalam konteks inilah, slogan “America First” memperoleh resonansi politik yang kuat.
Banyak pemilih melihatnya sebagai respons terhadap sistem global yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat langsung bagi mereka.
Trump, dalam perspektif ini, bukan sekadar tokoh politik, melainkan refleksi dari perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Dunia Menuju Kartel Geopolitik?
Sejumlah analis menilai dunia kini bergerak dari pola kepemimpinan global berbasis nilai menuju pola hubungan internasional yang lebih pragmatis.
Jika sebelumnya negara-negara besar berusaha mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, kini kepentingan ekonomi, teknologi, energi, dan keamanan semakin mendominasi percaturan global.
Dalam skenario tersebut, hubungan internasional berpotensi menyerupai sebuah “kartel geopolitik”, di mana negara-negara besar lebih fokus membagi pengaruh dan menjaga kepentingan masing-masing dibanding membangun konsensus universal.
Bagi negara-negara berkembang, perubahan ini menghadirkan tantangan baru.
Ruang manuver yang selama ini tersedia melalui diplomasi multilateral bisa menjadi semakin sempit jika kekuatan besar memilih menyelesaikan persoalan dunia melalui kesepakatan antarelite global.
Indonesia di Persimpangan Strategis
Bagi Indonesia, dinamika tersebut bukan sekadar perdebatan akademis. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta peran penting di kawasan Indo-Pasifik membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh berbagai kekuatan dunia.
Sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks.
Keanggotaan Indonesia di berbagai forum internasional, mulai dari BRICS hingga proses aksesi OECD, menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai pihak.
Namun, keseimbangan tersebut memerlukan fondasi strategis yang kuat agar tidak berubah menjadi sekadar respons pragmatis terhadap tekanan eksternal.
Kedaulatan Tidak Cukup dengan Retorika
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kedaulatan tidak lagi cukup dipahami sebagai pengakuan formal dari dunia internasional.
Kedaulatan modern juga menuntut kemampuan menguasai teknologi, energi, pangan, data, dan industri strategis.
Karena itu, agenda hilirisasi industri, ketahanan energi, serta penguatan kapasitas teknologi nasional memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar kebijakan ekonomi.
Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian bangsa di tengah perubahan lanskap global.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pembangunan industri yang berhasil selalu didukung oleh visi jangka panjang dan peran negara yang kuat dalam mengarahkan pembangunan nasional.
Menghidupkan Kembali Semangat Bandung
Indonesia memiliki pengalaman historis yang penting dalam membangun solidaritas antarnegara berkembang.
Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung menjadi bukti bahwa negara-negara yang baru merdeka pernah berhasil menawarkan alternatif terhadap dominasi kekuatan besar.
Semangat tersebut tetap relevan hingga saat ini. Di tengah munculnya berbagai blok ekonomi dan geopolitik baru, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong kerja sama yang lebih setara di antara negara-negara Global South.
Kerja sama dalam pengelolaan mineral strategis, perdagangan mata uang lokal, transfer teknologi, dan pembangunan industri dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam sistem internasional.
Pancasila Sebagai Kompas Geopolitik
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan arah yang jelas dalam menghadapi perubahan dunia.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga dapat menjadi fondasi etis bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan yang terkandung dalam Pancasila memberikan pijakan moral untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif dan transaksional.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas geopolitik, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan komitmen terhadap kerja sama internasional yang adil dan setara.
Menolak Menjadi Penonton Sejarah
Dunia sedang memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Pergeseran kekuatan global membuka risiko sekaligus peluang bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia menghadapi pilihan penting: menjadi objek dari persaingan kekuatan besar atau tampil sebagai subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang mampu bertahan bukanlah bangsa yang paling kuat, melainkan bangsa yang memiliki visi, keberanian, dan kemampuan membaca perubahan zaman.
Sebagaimana pernah ditunjukkan melalui Konferensi Asia-Afrika, Indonesia memiliki modal sejarah untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia.
Tantangannya kini adalah bagaimana menerjemahkan warisan tersebut menjadi strategi yang relevan bagi abad ke-21.
Oleh Albert Agung Wijaya, S.H., M.Han.
Pengamat Pertahanan, Alumnus Pascasarjana Universitas Pertahanan RI
