SAMPANG | Tretan.news – Persoalan drainase perkotaan dan genangan air yang kerap dikeluhkan masyarakat kembali menjadi perhatian serius. Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Media Center Sampang (MCS) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, Selasa (12/05/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh diskusi konstruktif. Tidak hanya membahas persoalan teknis infrastruktur, audiensi juga menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan buruknya sistem saluran air di sejumlah titik perkotaan.
Dalam forum itu, Sekretaris II MCS, Ibnu Humaidi, menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah daerah melalui pemeliharaan drainase secara berkala. Menurutnya, normalisasi saluran air tidak seharusnya dilakukan setelah banjir atau genangan muncul.
“Perawatan drainase harus dilakukan rutin dan terjadwal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan tergenang. Pencegahan jauh lebih penting agar masyarakat tidak terus dirugikan saat hujan turun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos menilai media memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pembangunan daerah. Ia menyebut, media tidak hanya hadir sebagai penyampai kritik, tetapi juga bagian dari solusi demi terciptanya pembangunan yang tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah dan media harus terus dibangun. Kami ingin memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan,” kata Fathor.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang, Siti Muatifah, mengapresiasi kepedulian insan pers terhadap persoalan infrastruktur daerah. Ia mengakui informasi yang disampaikan media sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan perbaikan fasilitas publik.
Dalam audiensi itu, sejumlah poin turut menjadi kesepakatan bersama. Di antaranya peningkatan transparansi informasi terkait proyek infrastruktur, evaluasi sistem drainase perkotaan menjelang musim penghujan, hingga penguatan pelayanan publik terhadap laporan masyarakat mengenai jalan rusak maupun fasilitas umum lainnya.
PUPR Kabupaten Sampang juga berkomitmen membuka ruang komunikasi yang lebih aktif bersama media dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pembangunan daerah.







