SAMPANG | Tretan.news – Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Proyek yang disebut berada dalam pendampingan Kodim 0828/Sampang itu kini menuai kritik dari sejumlah pihak lantaran dinilai minim keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Media Center Sampang (MCS) menggelar rapat koordinasi (Rakor) pada Senin (11/05/2026) sore untuk persiapan audiensi Kodim 0828 sampang yang rencana akan di gelar pada Selasa 12 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 wib di aula Kodim sampang. Dalam pertemuan itu, pengurus MCS membahas sejumlah temuan dan persoalan yang dianggap perlu mendapat penjelasan resmi dari pihak terkait, khususnya menyangkut tata kelola anggaran proyek KDMP.
Menurut Ketua MCS, Fathor Rahman, audiensi itu dilakukan karena menilai transparansi menjadi poin penting yang hingga kini belum terjawab secara jelas. Menurutnya, publik berhak mengetahui detail penggunaan anggaran, terlebih proyek tersebut melibatkan institusi yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Mamang itu mengungkapkan dalam rapat koordinasi itu ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian MCS. Salah satunya terkait dugaan perbedaan nilai anggaran antar lokasi pembangunan yang dianggap tidak memiliki penjelasan rinci kepada publik.
Selain itu, dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) disebut belum dapat diakses secara terbuka, sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. MCS menilai keterbukaan data penting dilakukan untuk menghindari munculnya asumsi negatif terhadap proyek tersebut.
Tidak hanya soal anggaran, MCS juga menyoroti sejumlah bangunan KDMP yang telah selesai dibangun namun dikabarkan belum difungsikan secara optimal. Kondisi itu membuat keberadaan proyek dinilai belum memberikan manfaat nyata sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Kami hanya meminta keterbukaan. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana manfaat program ini berjalan,” ujar Mamang dalam rapat tersebut.
Upaya MCS untuk melakukan audiensi dengan Kodim 0828/Sampang juga belum membuahkan hasil. Berdasarkan surat balasan bernomor B/174/V/2026, pihak Kodim menyampaikan bahwa agenda klarifikasi belum dapat dilaksanakan karena tengah fokus pada persiapan kunjungan Pangdam V/Brawijaya dalam rangka peninjauan Brigade Teritorial Pembangunan (BTP).
Penundaan tersebut memunculkan beragam respons dari kalangan aktivis dan masyarakat. Meski demikian, MCS menegaskan akan terus mendorong adanya forum klarifikasi terbuka agar polemik KDMP tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Sekretaris MCS, Yevoe Dridaryanto, SE, mengatakan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun program pembangunan yang dijalankan.
“Kami menghormati agenda internal TNI. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak memperoleh informasi secara jelas terkait proyek yang sedang berjalan,” katanya.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Kodim 0828/Sampang pasca kunjungan Pangdam mendatang.
