PASURUAN, tretan.news – Pemerintah Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, mempertemukan 18 perusahaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, karang taruna, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Pemerintah Desa Kepulungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Wujudkan Kolaborasi Antar Pihak bagi Perubahan Sosial dan Lingkungan”.
Menghadirkan 18 perusahaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, karang taruna, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Rabu (10/6/2026).
Forum tersebut membahas penguatan sinergi antar pihak untuk menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan, terutama pengelolaan sampah serta optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, mengatakan berbagai program sosial perusahaan selama ini masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan arah pembangunan desa secara menyeluruh.
Pemdes Dorong Program yang Terarah dan Terintegrasi
Menurut Didik, pemerintah desa ingin membangun pola kerja sama yang lebih terarah agar program perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang ingin kita bangun adalah sinergi yang terarah. Desa harus memiliki program yang jelas sehingga bantuan dan program perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai dasar programnya tidak tepat karena akan menjadi beban bersama di kemudian hari,” ujar Didik saat membuka diskusi di Balai Desa Kepulungan. Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Desa Kepulungan saat ini sedang membangun sistem kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, karang taruna hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Didik juga mengapresiasi peran Forum Komunikasi Lingkungan (FKL) yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan kalangan industri.
“Kami tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh perusahaan dan masyarakat bisa duduk bersama untuk membangun Kepulungan yang lebih baik,” katanya.
Kadin Tekankan Pentingnya Peta Pembangunan Desa
Dalam forum yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pasuruan, Eko Widiatmo, menegaskan pentingnya desa memiliki peta pembangunan yang jelas sebelum menjalin kemitraan dengan dunia usaha.
Menurutnya, perusahaan pada dasarnya siap mendukung program pembangunan apabila memiliki arah dan tujuan yang terukur.
“Perusahaan membutuhkan arah yang jelas. Karena itu desa harus menyiapkan program terlebih dahulu, mulai dari tingkat dusun hingga desa secara keseluruhan.
Karang taruna juga harus dilibatkan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun gesekan di lapangan,” ujar Eko.
Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah desa dan perusahaan tidak selalu berbentuk bantuan dana.
Berbagai pihak dapat mewujudkan kolaborasi melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Yang penting bagaimana kerja sama itu berdampak bagi masyarakat tanpa membebani perusahaan. Kemitraan harus dibangun secara sehat dan saling menguntungkan,” tegasnya.
DLH Pasuruan Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga
Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut.
Eko menilai masalah sampah saat ini memerlukan penanganan serius dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Nurkholis, menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat harus memulai solusi pengelolaan sampah dari rumah tangga dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
“Pemilahan sampah harus dimulai dari rumah. Sebenarnya konsep ini sudah lama ada, regulasinya juga sudah tersedia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana implementasinya dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Nurkholis menegaskan bahwa pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kita menunggu bentuk konkret kolaborasi dari perusahaan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat agar persoalan ini bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Desa Kepulungan mendorong terbentuknya berbagai program kolaboratif yang mampu menyelesaikan persoalan lingkungan sekaligus mendorong perubahan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
