SURABAYA, TRETAN.news – Suara robekan kertas itu mungkin tidak cukup nyaring untuk menggemakan lorong-lorong kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.
Namun, bagi keluarga pasien korban dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewandi, suara itu adalah teriakan paling keras yang bisa mereka lepaskan.
Tumpukan berkas aduan yang disiapkan dengan teliti itu kini hanya menjadi serpihan sampah. Serpihan dari sebuah harapan tentang hadirnya keadilan dan pengawasan birokrasi yang objektif.
Hari itu, pihak keluarga bersama tim kuasa hukum melangkah masuk ke kantor Dinkes Surabaya membawa satu tujuan, mengadukan dugaan kelalaian penanganan medis pasca-operasi jantung yang menimpa kerabat mereka di RSUD dr. Soewandi.
Mereka berharap negara, melalui Kepala Dinas Kesehatan, sudi menjadi wasit yang adil.
Namun, alih-alih menemukan wasit, mereka justru disuguhi pertunjukan sirkus birokrasi.
Ruang Tunggu dan Pejabat yang ‘Gaib’
Rencana awal sebenarnya cukup sederhana. Pelapor ingin menyerahkan dokumen pengaduan langsung ke tangan Kepala Dinkes Kota Surabaya.
Namun, birokrasi rupanya punya cara sendiri untuk menjawab keluhan warganya: meja kosong.
Resepsionis di meja depan menyampaikan informasi yang cukup membuat dahi berkerut.
Sang Kepala Dinas sedang tidak ada di tempat.
Menariknya, pihak pelapor justru mendapati bisik-bisik fakta bahwa pejabat tertinggi di instansi kesehatan Surabaya itu memang terbilang jarang menampakkan batang hidungnya di kantor tersebut.
“Niat awal kami menyerahkan berkas langsung kepada Kepala Dinas tidak membuahkan hasil.
Bahkan, dari informasi yang kami dapatkan di resepsionis, beliau tidak hanya sedang tidak di tempat, tetapi juga terbilang jarang berada di kantor Dinas Kesehatan Surabaya,” keluh Ahmad Bahrul Efendi, kuasa hukum keluarga pasien, sambil tersenyum getir.
Lantas, ke mana perginya sang Kepala Dinas? Jawabannya justru menjadi plot
twist yang menguras kesabaran pelapor.
Jeruk Mengawasi Jeruk
Pencarian fakta membawa tim kuasa hukum pada sebuah realita struktural yang absurd.
Kepala Dinkes Kota Surabaya ternyata tengah memikul dua beban mulia sekaligus.
Beliau merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Soewandi, rumah sakit yang baru saja ingin mereka laporkan.
Kenyataan ini seolah menjadi lelucon, yang tidak lucu bagi keluarga korban.
Di atas kertas, Dinkes Surabaya bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap persoalan di seluruh fasilitas kesehatan daerah.
Namun, bagaimana ceritanya jika pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi adalah orang yang sama?
Ibarat seorang murid yang mengoreksi lembar ujiannya sendiri, dan memberi nilai sempurna.
“Kedatangan kami hari ini sejatinya untuk mengadukan dugaan kelalaian medis.
Namun, kami justru menemukan fakta bahwa Kepala Dinas Kesehatan tengah merangkap jabatan sebagai Plt Direktur di rumah sakit tersebut. Ini jelas menciptakan konflik kepentingan yang sangat serius,” tegas Ahmad.
Rekan sesama kuasa hukum, Refsanjani Ali Akbar, menyoroti matinya nalar birokrasi dalam kasus ini.
Ia mempertanyakan logika pengawasan yang tumpang tindih.
“Pada dasarnya, Kepala Dinas Kesehatan memiliki fungsi krusial untuk mengawasi seluruh rumah sakit.
Bagaimana pengawasan ini bisa berjalan efektif dan objektif jika pihak pengawas dan pihak yang diawasi adalah orang yang sama? Kondisi ini sangat problematis,” ungkap Refsanjani.
Muara Kekecewaan Berbentuk Sobekan Kertas
Menyadari bahwa melapor ke Dinkes sama halnya dengan berteriak di depan cermin, pihak keluarga akhirnya mengambil kesimpulan logis: ini semua sia-sia.
Laporan terhadap kelalaian tenaga medis di RSUD dr. Soewandi pada akhirnya hanya akan mendarat di atas meja individu yang secara struktural memimpin rumah sakit tersebut.
Kepercayaan terhadap objektivitas institusi pun menguap tanpa sisa.
Sebagai bentuk protes atas matinya fungsi pengawasan, mereka menarik kembali dokumen tersebut.
Dengan tangan yang mungkin masih bergetar menahan kecewa atas kondisi anggota keluarga mereka, pelapor merobek berkas itu menjadi kepingan tak berarti.
“Meneruskan laporan ini ke Dinas Kesehatan adalah tindakan yang sia-sia, karena aduan terhadap rumah sakit pada akhirnya akan bermuara pada individu yang sama.
Sebagai bentuk protes keras dan puncak kekecewaan, kami akhirnya memutuskan untuk menyobek seluruh berkas permohonan pengaduan yang sudah kami siapkan,” tandas Refsanjani menutup hari yang melelahkan itu.
Serpihan kertas pengaduan itu mungkin sudah dibersihkan dari lantai gedung.
Namun, ironi tentang rangkap jabatan dan hilangnya ruang mengadu bagi warga kecil, tampaknya akan terus menetap menjadi catatan kelam wajah kesehatan Surabaya.
