PASURUAN, TRETAN.news – Pemerintah Desa Randupitu menetapkan lima program pembangunan prioritas pada Musrenbangdes di Balai Desa Randupitu, Senin (3/8/2026).
Penetapan program prioritas ini menjadi penunjuk arah pembangunan desa sekaligus jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah desa.
Lima program prioritas tersebut meliputi relokasi Kantor Desa dan pengembangan destinasi wisata Kedungprenteng.
Selain itu, Pemdes Randupitu memfokuskan penguatan Batik Sekarandu, inovasi pengelolaan sampah, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi desa.
Mendorong Ekonomi dan Layanan Terpadu
Kepala Desa Randupitu, Mochammad Fuad, menyatakan program dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga dan memicu pertumbuhan ekonomi.
”Inovasi bidang pengelolaan sampah dan ketahanan pangan kami kembangkan agar memberikan nilai ekonomi bagi warga,” ujar Fuad.
Pemdes Randupitu juga berencana membangun pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi di satu kawasan khusus.
Kawasan ini akan menggabungkan layanan administrasi, pendidikan, olahraga, hingga pusat pengembangan UMKM desa.
”Konsep ini memudahkan warga mengakses layanan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi desa,” kata Fuad menjelaskan.
Efisiensi Dana Desa untuk KDMP
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengingatkan tantangan berat desa akibat kebijakan efisiensi.
Ia menyebut sebagian besar anggaran Dana Desa kini teralokasi untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
”Dana Desa dipotong sekitar 63 persen untuk KDMP dan kebijakan ini berjalan selama enam tahun,” ungkap Samsul.
Samsul meminta pemerintah desa tetap optimistis dan memasukkan seluruh usulan pembangunan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
”Apa pun usulan yang diperjuangkan harus diunggah ke SIPD sesuai kewenangan desa atau kabupaten,” tegas Samsul.
Dorong Kolaborasi Pembangunan
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Nik Sugiharti.
Nik mengapresiasi kinerja Pemdes Randupitu yang tetap produktif di tengah keterbatasan kondisi fiskal daerah.
”Meskipun kondisi fiskal terbatas, pemerintahan desa berjalan baik dan UMKM terus berkembang pesat,” tutur Nik.
Ia mengajak seluruh pihak menjalin komunikasi terbuka dengan DPRD tanpa memandang perbedaan latar belakang partai politik.
”Buka ruang komunikasi dengan semua anggota dewan demi mengawal usulan pembangunan desa,” pungkas Nik.
