TRETAN.news – Halaman Stadion Kanjuruhan, Malang, bergemuruh pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Lautan manusia dan atribut biru memeriahkan peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Di atas panggung megah, Ketua Umum Zulkifli Hasan dengan penuh percaya diri memperkenalkan akronim baru yang belakangan sering ia gaungkan: PAN adalah “Partai Anak Nahdliyin”.
Namun, ratusan kilometer dari ingar-bingar Kanjuruhan, realitas yang jauh lebih senyap dan getir sedang terjadi di balai-balai desa.
Seorang kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang bertahun-tahun mengabdi sebagai pendamping desa menatap surat keputusan di tangannya dengan nanar.
Tanpa peringatan dan tanpa alasan yang jelas, ia direlokasi ke daerah yang jaraknya memakan waktu berjam-jam dari tempat tinggalnya.
Insiden relokasi sepihak ini rupanya bukan kasus tunggal. Rentetan laporan mutasi tak wajar ini akhirnya sampai ke meja Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur.
Klaim PAN merangkul Nahdliyin kini menghadapi ujian terberatnya, menabrak realita berlumpur di akar rumput.
Alih-alih menjadi “rumah baru”, manuver politik ini justru memicu tanya: apakah ini strategi inklusi yang tulus, atau sekadar operasi elektoral yang mengorbankan keringat kader desa?
Panggung Simbolik dan Kosmetik “Partai Anak Nahdliyin”
Narasi kedekatan PAN dengan warga NU tidak dibangun dalam semalam. Operasi ini tampak dirancang dengan sangat sistematis. Jauh sebelum deklarasi di Malang, benih-benih pendekatan simbolik telah ditanam.
Salah satu momentum paling mencolok terjadi saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang.
Di tengah perhelatan sakral kaum sarungan tersebut, sejumlah elite PAN hadir membawa “Teras de’PAN”. Posko ini bukan sekadar tempat istirahat, ia adalah monumen pernyataan sikap.
Langkah ini dinilai sebagai manuver strategis untuk mengikis persepsi publik yang selama ini mengidentikkan PAN secara eksklusif dengan basis Muhammadiyah. Pemasaran politik ini terlihat sempurna di permukaan.
Namun, bagi tokoh akar rumput, politik simbolik tidak akan pernah bisa menutupi kebijakan yang timpang.
Kosmetik politik ini segera luntur ketika dihadapkan pada keluhan-keluhan administratif yang berbau intervensi kekuasaan.
Nasib Pahit Pendamping Desa di Akar Rumput
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, akhirnya memecah keheningan. Ia menyebut klaim bahwa PAN merangkul kader muda NU tidak lebih dari sebuah kebohongan besar jika melihat fakta di lapangan.
”Kalau memang PAN serius merangkul Nahdliyin, jangan hanya ketika berada di panggung dan membutuhkan dukungan politik,” ujar Musaffa dengan nada tajam.
Ia meminta publik melihat langsung bagaimana kader-kader muda NU yang mengabdi di desa diperlakukan saat ini.
Musaffa mengungkapkan bahwa pihaknya menerima gelombang keluhan dari kader Ansor di berbagai daerah.
Para pemuda yang bekerja dalam program pendampingan desa ini mengeluhkan kebijakan relokasi tugas yang dinilai sangat sewenang-wenang.
”Ada kader yang mengaku dipindahkan ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh tanpa penjelasan yang memadai.
Kalau kemudian dipindahkan secara tiba-tiba, tentu muncul pertanyaan: ada apa?” tegas Musaffa.
Pemindahan mendadak tanpa parameter evaluasi kinerja yang jelas ini mengindikasikan adanya upaya peminggiran yang sistematis.
Bagi para pendamping desa, ini bukan sekadar urusan jarak tempuh, melainkan tentang pembunuhan karakter dan pemutus urat nadi pengabdian mereka di masyarakat yang telah lama mereka dampingi.
Bayang-Bayang Politisasi di Kementerian Desa PDT
Kecurigaan GP Ansor Jatim semakin menguat ketika menelusuri rantai komando birokrasi. Kebijakan tenaga pendamping desa berada di bawah naungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
Fakta bahwa pucuk pimpinan kementerian tersebut saat ini diduduki oleh Yandri Susanto salah satu elite sentral PAN membuat Musaffa sulit untuk tidak mengaitkan fenomena ini dengan agenda politik partisan.
”Sulit bagi saya untuk selalu berpikir positif ketika banyak kader menyampaikan pengalaman yang sama.
Apalagi pucuk pimpinan Kementerian Desa PDT adalah elite politik PAN,” ujar Musaffa menuntut pertanggungjawaban.
Persoalan ini tak bisa lagi dilihat sebagai masalah administratif semata. Musaffa mendesak kementerian untuk membuka data secara transparan mengenai mekanisme penempatan, evaluasi, dan pemindahan tenaga pendamping desa.
Publik berhak tahu apakah parameter yang digunakan benar-benar profesional, atau telah disusupi oleh alat ukur afiliasi politik.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada bantahan resmi maupun klarifikasi dari pihak Kementerian Desa PDT terkait tudingan politisasi pendamping desa tersebut.
Keberimbangan informasi mutlak diperlukan, dan publik kini menanti jawaban logis dari kementerian untuk menepis kecurigaan sistematis ini.
Rayuan Gombal atau Komitmen Politik Sesungguhnya?
Bagi kalangan Nahdliyin, keberpihakan tidak bisa dibeli hanya dengan spanduk atau pidato berapi-api di stadion.
Jika PAN benar-benar ingin mendapatkan ruang di hati kaum sarungan, bukti nyata harus diwujudkan lewat kebijakan yang melindungi, bukan menyingkirkan.
Musaffa menyebut klaim pendekatan PAN ini sebagai “rayuan gombal politik” jika tidak segera ada perubahan nyata.
Peminggiran kader yang selama ini menjadi ujung tombak di desa-desa hanya akan menciptakan luka institusional yang panjang.
”Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan objek pendekatan ketika membutuhkan suara.
Ketika membutuhkan dukungan, disebut saudara; ketika kepentingan politik selesai, kader-kadernya justru dipinggirkan,” tambahnya dengan sinis.
Kader muda NU, tegas Musaffa, adalah tulang punggung masyarakat sipil. Mereka bekerja, berkeringat, dan bernapas bersama denyut nadi kehidupan desa.
Menjadikan posisi mereka sebagai alat tukar guling politik adalah sebuah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.
Akhir dari Sebuah Bualan Politik
Panggung Muktamar dan HUT partai telah selesai dibongkar. Namun, di balai-balai desa yang sunyi, para pendamping desa masih menunggu kepastian nasib mereka.
Antara kebijakan negara yang seharusnya profesional, dan bayang-bayang tangan politik elite yang mencoba menyingkirkan mereka secara perlahan.
Di ujung wawancara, Musaffa Safril memberikan sebuah peringatan keras yang seharusnya menjadi tamparan bagi siapa saja yang mencoba mempermainkan akar rumput demi kekuasaan.
Sebuah kalimat reflektif yang meruntuhkan segala bentuk politik kosmetik.
”Nahdliyin bukan pasar suara. Kader muda NU bukan properti politik yang bisa dirayu ketika dibutuhkan.
Kalau PAN benar-benar ingin menjadi rumah bagi Nahdliyin, buktikan dengan kebijakan yang adil.
Kalau tidak, semua slogan tentang merangkul Nahdliyin hanya akan terdengar sebagai bualan politik.”
