Gresik, Tretan.News – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Gresik terus berlanjut. Setelah pelaksanaan di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menargetkan perbaikan ratusan rumah warga pada 2026.
Berdasarkan pendataan Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik, sekitar 5 ribu unit RTLH masih masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2 di Kabupaten Gresik.
Pemkab Gresik melalui DCKPKP kini memprioritaskan penanganan 647 unit rumah warga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 246 unit akan masuk dalam pembiayaan Perubahan APBD 2026, sedangkan 401 unit lainnya direncanakan berlanjut melalui APBD 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan keterbatasan fiskal membuat pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
“Sebanyak 246 unit direncanakan ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027,” ujarnya saat menghadiri peresmian program rumah layak huni di Desa Pulopancikan, Kamis (21/5/2026).
Kolaborasi Pemkab Gresik dan PT SMF Bangun 35 Rumah Layak Huni
Di Desa Pulopancikan, program kolaborasi antara Pemkab Gresik dan PT Sarana Multiguna Finansial (Persero) atau PT SMF berhasil membangun 35 rumah layak huni (RLH).
Program tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp1,25 miliar yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMF.
Pembangunan rumah layak huni ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus penataan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik.
Selain memperbaiki kondisi rumah warga, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BP3KP Jawa IV Alokasikan 281 Unit Bedah Rumah di Gresik
Dukungan program bedah rumah di Kabupaten Gresik juga datang dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, unit pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jawa Timur.
Pada 2026, BP3KP Jawa IV mengalokasikan sebanyak 281 unit bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di 16 desa pada enam kecamatan di Kabupaten Gresik.
Kepala BP3KP Jawa IV, Enfy Diana Dewi, mengatakan program tersebut bertujuan mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat ini, sebanyak 53 unit telah memasuki tahap konstruksi, sedangkan 129 unit lainnya masih dalam proses verifikasi.
Enfy menegaskan program bedah rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan RTLH.
“Tidak mungkin program bedah rumah dikerjakan pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan PT SMF yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gresik.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Gresik berharap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dalam beberapa tahun ke depan.
