SAMPANG | Tretan.news – Pemerintah Desa Batoporo Barat bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terus berupaya memastikan bantuan sosial diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan rutin menggelar kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan.
Kegiatan P2K2 kali ini dikemas berbeda dibandingkan bulan sebelumnya. Jika biasanya dilaksanakan di masing-masing dusun, kali ini seluruh KPM dikumpulkan di Kantor Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (13/5/2026) siang.
Selain membahas lima materi utama dalam P2K2, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat (SR), program Presiden Republik Indonesia yang direncanakan mulai diluncurkan pada Juni 2026 mendatang di Kabupaten Sampang.
Pendamping PKH Desa Batoporo Barat, Turhan, menjelaskan bahwa kegiatan P2K2 bertujuan meningkatkan kualitas hidup KPM agar lebih mandiri secara ekonomi maupun sosial.
Menurutnya, melalui pertemuan rutin tersebut para penerima manfaat diberikan edukasi terkait pola hidup sehat, pengasuhan anak, pendidikan, hingga pengelolaan ekonomi keluarga agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara bertahap.
“Tujuan utama P2K2 ini agar KPM bisa lebih mandiri, sehat, terdidik, dan sejahtera. Harapannya mereka perlahan mampu lepas dari jerat kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Turhan juga menegaskan pentingnya sosialisasi Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga penerima PKH yang memiliki anak putus sekolah.
“Program Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi KPM PKH kategori desil 1 sampai 2 yang memiliki anak putus sekolah, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan bulan ini sengaja dipusatkan di kantor desa agar proses validasi data penerima bantuan dapat dilakukan lebih maksimal. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta penerimanya benar-benar ada dan layak menerima.
“Melalui operator SIKS-NG desa, pemerintah desa bisa menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pengurangan angka kemiskinan di desa,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Batoporo Barat, M. Fajri, melalui Sekretaris Desa Sukron, menyampaikan apresiasi kepada pendamping PKH yang dinilai aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Ia menyebut, berbagai keluhan masyarakat terkait program PKH yang sebelumnya kerap muncul kini mulai berkurang berkat komunikasi dan pendampingan yang terus dilakukan.
“Awalnya memang banyak keluhan masyarakat soal PKH, namun berkat kegigihan pendamping, sekarang sudah mulai berkurang,” katanya.
Sukron juga berharap bantuan sosial yang diterima KPM dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, terutama untuk pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Ia pun mendorong masyarakat yang sudah merasa mampu secara ekonomi agar melakukan graduasi mandiri sehingga bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
“Ke depan kami akan terus berbenah. Bagi masyarakat yang merasa layak namun belum mendapatkan bantuan, silakan datang langsung ke kantor desa untuk dilakukan pengusulan,” pungkasnya.
Diketahui, kegiatan P2K2 di Desa Batoporo Barat rutin diikuti puluhan KPM setiap bulan. Pertemuan tersebut menjadi sarana edukasi, evaluasi, sekaligus penguatan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
