GRESIK, tretan.news – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik menjalin kerja sama strategis dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) MADAS Kabupaten Gresik.
Pertemuan yang berlangsung di kantor DPC MADAS Kabupaten Gresik ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tim dari Dinas Ketenagakerjaan, yang diwakili oleh Bapak Sukadi dan Ibu Hardiyanti, secara komprehensif memaparkan berbagai manfaat program jaminan sosial kepada pengurus dan anggota MADAS. Fokus utama diskusi adalah mensosialisasikan empat program utama BPJS Ketenagakerjaan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
MADAS berperan aktif dalam mengedukasi pekerja sektor informal terkait pentingnya perlindungan risiko kecelakaan kerja. Program ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:
– Biaya transportasi
– Santunan sementara tidak mampu bekerja
– Biaya pengobatan dan perawatan
– Penggantian alat bantu medis (gigi tiruan, alat dengar, kacamata)
– Santunan cacat
– Program Return to Work (RTW)
2. Jaminan Hari Tua (JHT)
Program ini ditawarkan sebagai solusi persiapan masa pensiun, khususnya bagi pekerja informal yang membutuhkan jaminan keuangan di usia lanjut.
3. Jaminan Kematian (JKM)
Bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi keluarga pekerja apabila terjadi musibah yang tidak diinginkan.
4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Program yang dirancang untuk meminimalisir dampak sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Sebagai terobosan baru, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan program kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga ringan hanya 9%.
Program ini diharapkan dapat menjangkau tidak hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pelaku usaha mikro, pedagang, dan pekerja serabutan di wilayah Gresik.
H. Moch Salim selaku Ketua DPC MADAS Kabupaten Gresik menyambut positif inisiatif ini. “Mayoritas anggota kami adalah wirausaha, sehingga program ini sangat membantu memberikan rasa aman dan perlindungan sosial,” ujarnya.
Kerja sama ini menandakan komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga jaminan sosial.
