BANGKALAN, tretan.news – Aksi demonstrasi yang digelar Ketua DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Surabaya mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan media dan organisasi masyarakat sipil.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap pernyataan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan yang dinilai menyinggung profesi wartawan dan aktivis LSM, Jumat (29/5/2026).
Peristiwa ini bermula dari keluhan sejumlah kepala sekolah yang disebut-sebut merasa terganggu oleh aktivitas pihak tertentu yang kerap mendatangi lingkungan sekolah.
Dalam forum yang kemudian menjadi sorotan publik itu, Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, Munif, diduga melontarkan pernyataan yang memicu polemik.
“Wartawan dan LSM itu adalah penyakit,” ucap Munif sebagaimana disampaikan sejumlah peserta aksi.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Sejumlah wartawan dan aktivis LSM menilai ucapan itu telah mencederai martabat profesi yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Saat massa mendatangi lokasi aksi, Munif mengajak perwakilan demonstran untuk berdialog guna mencari solusi dan menghindari kesalahpahaman yang lebih luas.
Dalam kesempatan itu, ia beberapa kali menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang telah menimbulkan kegaduhan.
Meski demikian, sebagian peserta aksi mengaku masih keberatan menerima permintaan maaf tersebut.
Mereka menilai ucapan yang telah terlontar di ruang publik tidak hanya menyakiti individu tertentu, tetapi juga menyentuh kehormatan profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat secara umum.
Dalam dialog tersebut, peserta aksi juga mendesak Munif menjelaskan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataannya.
Setelah mendapat sejumlah pertanyaan, Munif akhirnya menyebut beberapa nama yang menurutnya kerap mendatangi sekolah-sekolah.
“Yang sering turun ke sekolah-sekolah ialah Hanif, Edi, dan Angga,” jelas Munif.
Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan lanjutan dari sejumlah aktivis LSM yang hadir. Ketua LSM FAAM DPC Kabupaten Bangkalan, Tommy, meminta Munif menjelaskan dasar pernyataannya serta menunjukkan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
“Kami sangat sakit hati sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan adanya pernyataan yang menyebut wartawan dan LSM sebagai penyakit, kami meminta ditunjukkan dan dibuktikan siapa yang dimaksud,” tegas Tommy di hadapan peserta aksi.
Menurut sejumlah peserta, hingga forum berakhir Munif belum menunjukkan bukti yang dapat memperkuat pernyataan tersebut. Ia kembali menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan.
Tommy kemudian menegaskan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai membuat pernyataan tanpa bukti yang jelas. Jika tidak dapat dibuktikan dalam forum ini, tentu akan menimbulkan pertanyaan dari publik,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut hubungan antara dunia pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil.
Banyak pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, disertai klarifikasi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
