TRETAN.news – Di tengah gemerlap pameran anggrek internasional di Asia, satu nama dari Indonesia terus hadir menjaga marwah negeri: Rudy M. Mintarto.
Selama 15 tahun terakhir, alumnus Arsitektur Universitas Udayana Bali itu nyaris tak pernah absen memenuhi undangan pameran anggrek dunia.
Bukan sebagai eksportir. Bukan pula sebagai produsen besar. Rudy datang membawa satu hal yang nyaris tidak diperhatikan negara, yakni menjaga ingatan dunia bahwa Indonesia masih memiliki anggrek terbaik.
“Tugas saya sederhana. Pertama, agar bendera merah putih tetap berkibar bersama negara-negara lain. Kedua, menjaga ingatan publik dunia bahwa anggrek Indonesia masih eksis,” ujar Rudy saat mempersiapkan materi pameran di rumahnya Gubeng Kertajaya, Surabaya.
Tanggal 29 Mei 2026, Rudy kembali berangkat menuju Genting Highland, Malaysia, mengikuti pameran anggrek internasional yang berlangsung 3–10 Juni 2026 di Resort World Awana.
Di atas area display seluas 32 meter persegi, Rudy tidak sekadar memamerkan bunga. Ia membawa identitas budaya Indonesia. Ada visual Jaranan, Tari Remo, Gandrung Banyuwangi, hingga latar candi yang dipadukan dengan keindahan anggrek.
Sebuah diplomasi budaya yang dilakukan sendirian. Ironisnya, di saat individu seperti Rudy berjibaku menjaga reputasi anggrek Indonesia di luar negeri, negara justru belum menjadikan anggrek sebagai komoditas strategis penghasil devisa.
Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman anggrek tertinggi di dunia.
Negera Tertinggal
Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat ekspor anggrek Indonesia hanya sekitar 38 ribu kilogram dengan nilai sekitar Rp 3,2 miliar. Angka ini nyaris tak berarti jika dibandingkan Thailand yang mampu meraup ratusan juta dolar AS setiap tahun dari ekspor anggrek potong.
Taiwan bahkan berhasil menjadikan anggrek Phalaenopsis sebagai industri teknologi berbasis riset bernilai lebih dari 200 juta dolar AS per tahun, Indonesia tertinggal jauh.
“Masalahnya bukan kualitas anggrek kita. Banyak komunitas anggrek dunia mengakui anggrek Indonesia lebih bagus dibanding Taiwan. Tapi kita kalah pada political will,” kata Rudy.
Selama ini, perhatian pemerintah masih terfokus pada komoditas pangan seperti padi, jagung, dan hortikultura konsumsi. Anggrek dianggap sekadar tanaman hias, bukan sumber devisa masa depan.
Akibatnya, para petani anggrek harus berjalan sendiri menghadapi regulasi ekspor yang rumit, karantina yang panjang, hingga aturan CITES yang sering dianggap membingungkan.
Salah satu masalah terbesar industri anggrek Indonesia adalah keruwetan regulasi.
Banyak jenis anggrek Indonesia masuk Appendix I dan II CITES karena berasal dari spesies alam yang dilindungi.
Persoalannya, implementasi di Indonesia sering tidak membedakan secara tegas antara anggrek liar dan hasil budidaya kultur jaringan.
Akibatnya, petani yang membudidayakan anggrek secara legal tetap harus menghadapi prosedur ekspor panjang dan melelahkan.
“Petani jadi takut ekspor. Padahal ini hasil kultur jaringan, bukan mengambil dari hutan,” ujar Rudy.
Di negara lain, pendekatan pemerintah jauh lebih progresif. Thailand misalnya, aktif membantu riset, sertifikasi kebun, hingga negosiasi akses pasar melalui lembaga pertanian mereka.
Industri anggrek dibangun dari hulu ke hilir. Petani kecil dikumpulkan dalam koperasi, memiliki pusat trading, packing, hingga standar ekspor internasional.
Taiwan melangkah lebih jauh dengan teknologi greenhouse otomatis, kultur jaringan modern, serta diplomasi perdagangan yang agresif.
Hasilnya, Taiwan bisa mengekspor anggrek lengkap dengan media tanam ke Amerika Serikat.
Sementara Indonesia masih diwajibkan mengekspor dalam kondisi tanpa media tanam, membuat biaya logistik lebih mahal dan tingkat kerusakan tanaman lebih tinggi.
Singapura memang bukan produsen besar, tetapi sukses menjadi pusat perdagangan dan breeding anggrek premium Asia karena regulasi yang cepat dan transparan. Indonesia justru seperti raksasa yang tertidur di atas kekayaan sendiri.
Menunggu Keberpihakan Negara
Menurut Rudy, kebangkitan industri anggrek nasional sebenarnya tidak membutuhkan proyek raksasa. Yang dibutuhkan justru keberanian politik untuk menyederhanakan regulasi dan membuka akses pasar.
Pemerintah perlu membedakan secara jelas antara anggrek liar dan anggrek hasil kultur jaringan agar proses perizinan tidak mematikan petani kecil.
Selain itu, diplomasi karantina dengan negara tujuan ekspor juga harus diperkuat agar Indonesia memperoleh perlakuan setara seperti Taiwan.
“Kalau regulasi disederhanakan, petani anggrek Indonesia bisa langsung naik kelas,” tutur Rudy.
Dukungan lain yang mendesak adalah riset varietas unggul, pembangunan fasilitas packing dan cold chain, serta pembentukan koperasi atau off-taker yang mampu menjamin pasar ekspor bagi petani kecil.
Yang tidak kalah penting adalah branding nasional. Selama ini dunia mengenal “Thai Orchid” tetapi belum pernah ada gaung kuat mengenai “Indonesia Orchid”, padahal negeri ini memiliki ribuan spesies anggrek eksotis yang tidak dimiliki negara lain.
Diplomasi yang Dilakukan Sendirian
Di tengah minimnya perhatian itu, Rudy tetap berangkat dari satu negara ke negara lain membawa nama Indonesia. Dia sadar, pameran anggrek bukan sekadar urusan bunga.
Di sana ada pertaruhan reputasi, budaya, sekaligus peluang ekonomi yang selama ini belum dibaca serius oleh negara.
Mungkin karena itu Rudy tetap datang meski sering harus berjuang sendiri. Sebab jika bukan komunitas anggrek sendiri yang menjaga nyala itu, Indonesia perlahan hanya akan menjadi penonton di pasar dunia atas kekayaan hayatinya sendiri.
Dan, ketika negara lain memanen devisa dari anggrek, Indonesia masih sibuk menghitung alasan mengapa peluang itu kembali terlewatkan? Ironis.
Penulis:
Rokimdakas
