SURABAYA, tretan.news – Sikap tertutup Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media menuai sorotan tajam. Hal ini diungkapkan oleh Musa, Ketua Sahabat Pemuda Surabaya (SAPURA), usai mengalami pengalaman yang menurutnya menunjukkan kurangnya keterbukaan dari pejabat tersebut.
“Kami datang dengan niat baik untuk bersilaturahmi dan menyampaikan beberapa persoalan di kota ini. Tapi saat tiba di kantor Satpol PP, kami malah diminta kembali beberapa jam kemudian,” ujar Musa.
Ia menambahkan, setelah menunggu selama dua jam dan kembali ke kantor, mereka justru kembali menunggu sekitar satu jam lagi.
“Akhirnya Kepala Satpol PP datang terburu-buru dan beralasan dipanggil Sekda, lalu pergi tanpa menemui kami.”
Menurut Musa, pihaknya hanya meminta waktu beberapa menit untuk mengonfirmasi serta menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi warga Surabaya. Namun upaya itu tidak mendapat tanggapan yang semestinya.
“Ini aneh. Mengapa seorang pejabat publik seperti Kepala Satpol PP justru terkesan menghindar dari ormas dan media? Padahal kehadiran kami adalah bagian dari tugas sosial untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol publik,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pejabat publik seharusnya bersikap terbuka dan siap menerima informasi maupun aspirasi masyarakat.
“Ketika seseorang diambil sumpah jabatannya, ia harus siap melayani publik. Ini bukan hanya moral, tapi juga legal karena sudah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Musa.
Senada dengan Musa, Hesim, penasehat media Global Rakyat, juga menyayangkan sikap pejabat baru tersebut.
“Sikap seperti itu hanya akan menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat. Kalau pejabat mulai menghindar dari ormas dan media, bisa jadi ada sesuatu yang tidak ingin dibuka,” ujarnya.
Untuk itu, mereka mendesak Wali Kota Surabaya agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Musa dan rekan-rekannya berharap seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih terbuka dan responsif terhadap masyarakat.
“Kami hanya ingin didengar. Kami tidak datang untuk mengganggu, melainkan untuk bersinergi dalam membangun kota ini,” tutup Musa.
