PAMEKASAN, Tretan.News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif”, pada Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut membahas banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sekaligus menjadi ruang diskusi lintas sektor mengenai tata kelola birokrasi daerah.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan FGD digelar sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara objektif dan konstruktif.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah,” kata Anam.
Menurut Anam, keberadaan pejabat pelaksana tugas merupakan mekanisme transisi yang diatur dalam pemerintahan. Namun, jabatan definitif dinilai penting agar pimpinan OPD memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan FGD tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus disalahkan atas kondisi tersebut.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” ujar asesor UKW Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura itu .
Untuk membahas persoalan tersebut dari berbagai perspektif, dihadirkan sejumlah narasumber, yakni Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan yang juga Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA. Forum berlangsung dengan membahas pandangan pemerintah daerah terkait dinamika birokrasi, fungsi pengawasan legislatif, serta kajian akademis mengenai tata kelola pemerintahan.
FGD turut dihadiri pengurus dan anggota PWI Pamekasan, insan pers, perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, ketua HIPMI, ketua KNPI, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan berharap diskusi dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola birokrasi.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” tutup Anam, yang juga merupakan dosen UNIBA Madura. (*)
