PASURUAN, tretan.news – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 di Kecamatan Gempol, berlangsung Rabu (12/02/25).
Acara ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Musrenbang kali ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi serta menentukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Gempol.
Dalam kegiatan ini, peserta musyawarah dibagi menjadi tiga kelompok sidang, yaitu bidang pembangunan manusia dan pemerintahan, bidang ekonomi, serta bidang infrastruktur. Masing-masing kelompok membahas dan merumuskan rencana kerja yang akan diusulkan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Selain musrenbang, dalam kesempatan itu pihak Kecamatan Gempol juga memberikan penghargaan kepada beberapa desa. Untuk kategori tiga Musrenbangdes terbaik diraih oleh Winong, Karangrejo, dan Kejapanan.
Sedangkan kategori Tertib Administrasi dalam Tata Pemerintahan dan Keuangan Desa berturut-turut nomor satu sampai tiga diraih oleh Watukosek, Sumbersuko, dan Wonosunyo.
Plt Camat Gempol, Abdul Rahim Effendy,yang membuka Musrenbang dalam sambutannya menyoroti angka pengangguran serta masih adanya keluarga miskin ekstrim di kecamatan Gempol,untuk keluarga miskin mereka akan mendapatkan bantuan langsung.
“Ibaratnya tidak bisa diberi kail. Harus langsung ikannya. Karena mereka tidak mampu untuk diberdayakan,” terangnya.
Selain kemiskinan ekstrem, pria yang juga akrab disapa Fendy ini membeberkan data bahwa pengangguran di Gempol mencapai 5,04%. Angka ini jauh lebih kecil dari presentase pengangguran di Kabupaten Pasuruan.
“Bisa jadi pengangguran di Gempol ini terselubung. Artinya banyak anak muda yang cuma nongkrong di warkop akhirnya tercatat pengangguran. Padahal mereka bekerja juga lewat gadgetnya,” jelasnya.
Ia meneruskan, angka-angka tersebut menjadi tantangan Musrenbang kali ini. Karena dengan tema Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah, tiap-tiap desa dituntut mengolah bahan baku menjadi produk jadi/setengah.
“Jadi bukan lagi prioritas di kegiatan fisik, tetapi di hilirisasi. Artinya desa yang memiliki bahan baku, diharuskan bisa mengolah. Sehingga value-nya meningkat dan perekonomian masyarakat juga terangkat,” pungkasnya.
