PASURUAN, tretan.news – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) “Gempol Sejahtera” menargetkan perbaikan likuiditas dan penguatan usaha pada tahun 2026, menyusul masih adanya sejumlah persoalan mendasar dalam kinerja tahun 2025.
Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban (MADPj) Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus BUMDes se-Kecamatan Gempol.
Direktur BUMDesma Gempol Sejahtera, Abdul Khafidz, menyampaikan bahwa secara umum kondisi keuangan masih tergolong sehat, meski tantangan besar tetap harus segera diatasi.
“Struktur keuangan cukup baik dan ketergantungan utang rendah. Namun piutang masih mendominasi hampir 90 persen dari total aset, sehingga risiko utama kami saat ini adalah likuiditas,” ujar Abdul Khafidz.
Ia menjelaskan, BUMDesma mencatat total aset sebesar Rp2,66 miliar, utang Rp113 juta, modal Rp2,54 miliar, dan laba tahun berjalan Rp33,7 juta.
Meski demikian, sejumlah persoalan masih membayangi, di antaranya tunggakan pinjaman kelompok, perputaran dana yang melambat, unit usaha toko yang belum berkembang, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta minimnya kerja sama usaha.
Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama BUMDesma terletak pada modal dan legalitas, sementara kelemahan terbesar ada pada tingginya tunggakan dan keterbatasan SDM.
Adapun peluang terbuka melalui pengembangan usaha dan kemitraan, dengan ancaman utama berupa potensi kredit macet.
Untuk itu, BUMDesma menetapkan strategi 2026 dengan fokus pada penanganan tunggakan, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha baru, serta peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama usaha.
Selain itu, kebijakan yang akan diterapkan meliputi pengetatan pembiayaan, prioritas penggunaan laba untuk penguatan modal, serta audit dan evaluasi secara berkala.
“Target kami tahun 2026 adalah menurunkan tunggakan, memulai unit usaha baru, meningkatkan pendapatan, memperbaiki likuiditas, dan menuju BUMDesma yang mandiri serta berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, menekankan pentingnya transformasi usaha BUMDesma agar tidak hanya bergantung pada sektor simpan pinjam.
“Selama ini usaha di Gempol masih dominan pada simpan pinjam. Tantangan ke depan adalah memperkuat sektor riil dan membangun kemitraan yang saling mendukung dengan koperasi desa,” jelas Eka.
Ia menambahkan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi momentum bagi BUMDesma untuk tumbuh lebih adaptif, produktif, dan relevan dalam mendukung perekonomian desa.(Hadi)
