PASURUAN, TRETAN.News — Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, termasuk penundaan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dewan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Keuangan serta langkah pemerintah daerah dalam memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang lebih mendesak.
Saat ditemui awak media, Syamsul Hidayat yang akrab disapa Lek Sul menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah kondisi fiskal saat ini.
“Kami memahami bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut kehati-hatian dan prioritas yang lebih tepat dalam penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan komitmen terhadap efisiensi belanja daerah.
“Penundaan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD merupakan langkah yang bijak dan sejalan dengan semangat efisiensi serta pengetatan belanja daerah,” lanjutnya.
Ia menekankan, sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam kondisi saat ini, kata dia, kebutuhan masyarakat seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dibandingkan belanja penunjang.
“Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih harus diprioritaskan, maka belanja yang bersifat penunjang dapat ditunda terlebih dahulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan efisiensi agar berjalan tepat sasaran dan transparan.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait rencana pengadaan mobil dinas, Syamsul menyebutkan bahwa program tersebut masih dimungkinkan untuk direalisasikan pada tahun anggaran mendatang, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Mengenai pembelian mobil dinas pimpinan dewan, itu bisa ditunda untuk tahun anggaran ke depan, kalau anggaran memungkinkan,” pungkasnya.
