TRETAN.news – Hamparan tambak garam yang menyilaukan mata dan pekatnya aroma ladang tembakau di Sampang, Madura, menjadi saksi bisu kerasnya roda ekonomi di pinggiran Jawa Timur.
Di pesisir ini, anak-anak muda sering kali harus menelan pil pahit, merantau jauh hanya untuk menyambung hidup.
Ironisnya, daerah kaya potensi ini kerap terpuruk di papan bawah indikator pembangunan provinsi.
Di tengah realitas yang mengimpit tersebut, pusaran elite di Surabaya tengah memanas menjelang Pemilihan PA GMNI Jatim 2026.
Bagi kader akar rumput, kontestasi kepengurusan periode 2026-2031 ini bukan sekadar ajang unjuk kekuatan elite politik atau nostalgia para alumni.
Ini adalah pertaruhan hidup-mati kaderisasi yang menentukan apakah organisasi mampu melepaskan diri dari belenggu ketergantungan.
Dua nama mencuat kuat ke permukaan: Tri Prakoso, S.H., M.H.P., dan Dra. Sri Rahayu.
Keduanya maju dengan membawa jargon yang terdengar menjanjikan, yakni “Gotong Royong Mewujudkan PA GMNI yang Berdikari secara Ekonomi dan Berdaulat secara Politik.”
Namun, bagi Doaul Husni, Wakabid Pemuda dan Mahasiswa PA GMNI Sampang, slogan tersebut harus diuji secara empiris.
“Bagi kami, kalimat itu bukan hiasan. Ia adalah tolok ukur. Kader muda di daerah akan bertanya sederhana: apa artinya berdikari bagi saya yang baru lulus dan belum punya pekerjaan?” ungkapnya.
Kedaulatan politik tidak ada artinya jika kader masih hidup dari belas kasihan pihak lain.
Irisan Ideologi dan Mesin Uang: Membongkar Profil Tri Prakoso
Menyelisik rekam jejak Tri Prakoso ibarat membuka dokumen berlapis yang memadukan aktivisme jalanan dengan kelihaian lobi korporasi.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember dan Universitas Airlangga ini adalah mantan aktivis Pro Demokrasi ’98.
Namun, di balik seragam idealismenya, ia kini memegang kendali strategis di sektor energi.
Tri menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Migas Kadin Jawa Timur dan Sekretaris Hiswana Migas Jatim Balinus. Jaringan bisnisnya menggurita dari Banten hingga Nusa Tenggara Timur.
Portofolio ini menciptakan anomali yang menarik sekaligus patut diwaspadai: seorang aktivis Marhaenis yang berselancar di pusaran kapitalisme sektor energi.
“Banyak tokoh pandai berpikir tetapi jauh dari dunia usaha, dan banyak pengusaha sukses tetapi jarang menulis dan berdebat gagasan,” catat laporan lapangan dari daerah.
Tri Prakoso rutin menulis opini publik yang mengkritik ekonomi neoliberal hingga hukum korporasi BUMN.
Dalam kacamata filsuf Karl Popper, kesediaan Tri menguji gagasannya di ruang publik menunjukkan karakter kepemimpinan yang adaptif.
Namun, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana ia akan menggunakan jejaring bisnis migasnya untuk memberdayakan organisasi.
Energi adalah fondasi kedaulatan, dan posisinya di Hiswana Migas memberikan privilese informasi tentang pasokan dan harga energi yang menentukan denyut nadi ekonomi daerah.
Menautkan Marhaenisme dan Jaringan Pesantren Madura
Manuver paling krusial dari Tri Prakoso adalah penetrasinya ke dalam lanskap sosiologis kelompok santri di Madura.
Di pulau ini, pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan pusat komando moral, jaringan sosial, dan agregator ekonomi umat.
Kedekatan Tri dengan para kiai dan santri menjadi variabel penentu. Pendekatan ini mempertemukan dua arus besar sejarah bangsa: nasionalis dan religius.
Marhaenisme dan nilai pesantren memiliki titik temu yang kuat pada keberpihakan terhadap kaum mustadafin (rakyat kecil) dan tradisi gotong royong.
Meski demikian, kader daerah seperti Husni memberikan catatan tegas.
Kedekatan dengan pesantren harus bermanifestasi dalam program ekonomi riil seperti koperasi, perikanan, dan UMKM.
“Santri adalah mitra setara, bukan objek. Tentu kedekatan itu harus dirawat dengan kerja, bukan sekadar dijadikan simbol atau alat mobilisasi elite,” tegasnya.
Jejak Politik Sri Rahayu: Seni Mundur dari Gelanggang Senayan
Jika Tri Prakoso adalah arsitek gagasan dan mesin uang, Dra. Sri Rahayu mengambil peran sebagai jangkar stabilitas.
Politisi senior dan alumni GMNI Malang ini memiliki jam terbang tinggi di ranah legislatif daerah maupun nasional.
Jejak politiknya baru-baru ini menyisakan sebuah preseden penting.
Pada Pemilu 2024, Sri Rahayu terpilih sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI. Namun, dalam sebuah manuver yang mengejutkan publik, ia memutuskan mundur menjelang pelantikan.
Kursinya kemudian dialihkan kepada cucu Bung Karno, Romy Soekarno.
Dalam budaya politik yang sarat ambisi, langkah Sri Rahayu memperlihatkan praktik legawa kesediaan melepas kekuasaan tanpa dendam.
Keputusan ini mengirimkan sinyal kuat tentang karakter keikhlasan dan ketelitiannya dalam berorganisasi.
Bagi PA GMNI Jatim, kehadiran figur yang tidak haus panggung sangat esensial.
“Dalam duet ini, peran sekretaris bukan pelengkap,” ujar Husni.
Kehadiran Sri Rahayu dengan jejaring legislatifnya diharapkan mampu menjembatani program alumni dengan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus menjadi representasi kepemimpinan perempuan yang meruntuhkan hegemoni maskulin di tubuh organisasi.
Menagih Janji Kemandirian Ekonomi bagi Kader Daerah
Menjelang konstelasi akhir, kader muda dan alumni daerah dari Sampang, Pamekasan, hingga Bangkalan menolak sekadar menjadi komoditas politik atau penyumbang suara.
Mereka meletakkan lima manifesto tuntutan yang harus dieksekusi oleh kepemimpinan baru:
1. Distribusi Akses Ekonomi: Ruang usaha dan pengabdian tidak boleh dimonopoli oleh elite kota besar. Cabang daerah menuntut mentoring langsung di sektor pengolahan garam, tembakau, perikanan, dan ekonomi pesantren.
2. Kaderisasi Berbasis Profitabilitas: Kader muda memerlukan survival kit ekonomi. Koperasi atau usaha bersama alumni yang transparan harus segera dirintis agar kader tidak menggadaikan ideologi demi perut.
3. Kolaborasi Tanpa Tribalisme: Mengutip pemikir Steven Pinker, kemajuan lahir dari nalar dan kerja sama. Perbedaan faksi di tubuh alumni tidak boleh berujung pada permusuhan buta.
4. Ruang Terbuka bagi Generasi Muda: Memberikan ruang bagi anak muda untuk berinovasi dan berbuat salah, karena dari situlah pembelajaran empiris organisasi terbentuk.
5. Transparansi Benturan Kepentingan: Intervensi korporasi dan politik harus diawasi ketat. Kedekatan elite dengan dunia usaha wajib memiliki regulasi conflict of interest yang jelas untuk menjaga muruah kedaulatan GMNI.
Pada akhirnya, tidak ada kepemimpinan yang kebal dari bias, dan kader Madura tidak sedang membangun kultus individu.
Perpaduan antara modal ekonomi, jejaring santri, dan keikhlasan politik ini baru sekadar kertas kerja yang menanti validasi lapangan.
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi bukanlah hadiah yang turun dari langit Surabaya.
Ia harus ditebus dengan keringat dan kerja keras, diretas dari panasnya ladang garam dan pekatnya kebun tembakau di ujung pesisir Madura.
Melihat kuatnya irisan antara kepentingan bisnis energi dan jejaring politik di level akar rumput ini
Apakah merasa model kepemimpinan hibrida (pengusaha-politisi) ini cukup efektif untuk mengamankan kemandirian finansial organisasi mahasiswa tanpa mengorbankan independensi ideologinya?
Kontributor Oleh: Doaul Husni, S.Mn. – Wakabid Pemuda dan Mahasiswa PA GMNI Sampang
