SURABAYA, TRETAN,news – Anak-anak muda Jawa Timur kembali memilih jalan terik untuk menyuarakan keadilan.
Di tengah lalu lintas Jalan Basuki Rahmat Surabaya yang tak pernah lengang, sebuah gelombang perlawanan sedang membesar dari balik rindangnya Taman Bungkul.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli (APMP) Jawa Timur bersiap turun ke jalan.
Mereka membawa keresahan atas pundi-pundi uang rakyat yang diduga menguap lewat praktik fraud dan penyimpangan kredit produktif di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).
Tak main-main, dugaan penyelewengan yang mereka soroti menembus angka ratusan miliar rupiah.
Sebuah angka fantastis yang seharusnya menjadi penyokong urat nadi ekonomi warga Jawa Timur.
Menagih Ketegasan di Lembar Dokumen BPK
Spanduk dan pamflet bertuliskan “Uang Rakyat Bukan Untuk Koruptor” kini beredar luas.
Kalimat tegas itu menjadi bahan bakar moril bagi sekitar 500 pemuda dan mahasiswa yang akan memadati depan Kantor Pusat Bank Jatim.
Massa menjadwalkan aksi bergelombang pada tiga hari Rabu berturut-turut: 19 Agustus, 26 Agustus, dan 2 September 2026.
Merespons lambatnya penanganan hukum, para aktivis menyiapkan mimbar orasi bebas, aksi teatrikal, hingga rencana pemblokadean jalan utama.
Sebelum merencanakan aksi turun ke jalan, APMP Jatim sebenarnya telah menempuh jalur formal.
Mereka sudah menyodorkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas), risalah audiensi, hingga bukti tambahan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK I-XI ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Namun, lembaran-lembaran dokumen hasil audit tersebut seolah mengendap. Hingga kini, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim belum juga menetapkan satu pun nama sebagai tersangka.
Suara Nyaring dari Gedung Merah Putih
Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, menegaskan bahwa langkah demonstrasi ini lahir dari kegelisahan mendalam atas maraknya penyimpangan pengelolaan keuangan publik.
Aktivis jebolan UIN Sunan Ampel Surabaya itu mengingatkan penyidik kejaksaan agar bergerak lebih responsif dan cermat.
”Kami menyambut baik komitmen Kejati Jatim mendalami bukti kami. Kami juga mencermati informasi Kejati DKI yang mengembangkan kasus plafon Rp569 miliar dengan potensi kerugian Rp288 miliar tahun 2023,” kata Acek Kusuma.
Ia menggarisbawahi bahwa pemuda Jawa Timur tidak akan tinggal diam jika penanganan kasus di daerah sendiri justru berjalan di tempat.
”APMP Jatim tetap mendesak agar aparat jeli. Jika tidak, kami akan meluruskan ke Kejati DKI soal temuan kredit produktif Rp596 miliar tahun 2024-2025,” tegasnya.
Melalui deru pengeras suara nanti, massa mengusung lima tuntutan utama: usut tuntas dugaan korupsi kredit, buka transparansi hasil audit, hentikan praktik fraud, bersihkan Bank Jatim dari KKN, dan segera seret para pelaku ke meja hijau.
Hingga tulisan ini diturunkan, pihak manajemen Bank Jatim maupun Kejati Jatim belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan aksi maupun tindak lanjut atas laporan dumas tersebut.
Menjaga Asa di Tengah Bisu Jawaban
Di balik dinding-dinding kaca megah perbankan dan dinginnya ruang pemeriksaan hukum, suara rakyat sering kali teredam oleh rutinitas birokrasi.
Namun, demonstrasi bergelombang yang digagas para mahasiswa ini menjadi pengingat nyaring bahwa nurani publik belum mati.
Jalan Basuki Rahmat mungkin akan macet dan terik Agustus akan membakar kulit para demonstran.
Tetapi selama transparansi masih menjadi barang langka, langkah kaki para pemuda ini tidak akan pernah berhenti menagih kejujuran atas setiap rupiah uang rakyat.
