Pamekasan, tretan.news – Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) wilayah Pamekasan menyatakan dukungan kuat terhadap langkah Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayah utara (Pantura) Kabupaten Pamekasan.
Salah satu inisiatif yang diapresiasi adalah pemusatan layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Waru, yang digadang-gadang sebagai cikal bakal “Kota Kedua” di Pamekasan.
Ketua KJJT Pamekasan, Ismail, menyebut program ini sebagai terobosan yang layak didorong secara serius, bukan sekedar seremoni peluncuran semata. Menurutnya, kehadiran pelayanan terpusat ini akan membawa dampak positif nyata bagi masyarakat di tiga kecamatan pantura — Waru, Pasean, dan Batumarmar.
“Ini ide yang sangat bagus. Kami berharap ini bukan hanya peluncuran formalitas belaka, tapi benar-benar menjadi kabar gembira bagi warga pantura yang selama ini harus jauh-jauh ke pusat kota untuk urusan administrasi,” ungkap Ismail yang akrab disapa Cak Ma’il kepada media ini, Rabu (25/6/2025).
Program layanan publik yang diluncurkan Bupati Kholilurrahman pada Selasa (17/6/2025) ini diberi nama “PADUKA” (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan). Melalui program ini masyarakat di Kecamatan Waru dan sekitarnya kini dapat mengurus berbagai dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Dengan adanya layanan ini, warga dari wilayah pantura Pamekasan tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan di selatan kota. Sebelumnya, waktu tempuh bisa mencapai 1,5 jam, yang kerap menjadi hambatan utama masyarakat pantura dalam mengurus dokumen resmi.
Lebih lanjut Cak Ma’il menegaskan, ide desentralisasi ini juga dapat menghapus percaloan dalam pembuatan, KIA, KK, E-KTP dan administrasi sebagaimana isu yang banyak beredar di tengah masyarakat.
“Sebab kalau masyarakat pantura masih ke selatan, letak geografisnya sangat jauh ke Kota. Isu beredar, ada yang menggunakan calo yang jelas perlu biaya. Padahal, layanan itu gratis. Ya, warga bayar untuk biaya bensin calo itu. Makanya, ide ini semoga menghapus percaloan yang jelas lebih banyak mudaratnya,” ucapnya.
Lebih jauh, Cak Ma’il menyebut bahwa Kecamatan Waru sudah lama layak menjadi kota kedua di Pamekasan. Wacana ini sudah sering muncul dalam narasi politiknya era Bupati Ach. Syafi’ie hingga Badrut Tamam.
Kini, dengan kepemimpinan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukri, yang berasal dari wilayah pantura, harapan itu kembali menguat dan sangat mungkin akan terealisasi.
“Waru ini termasuk pusat ekonomi di utara, ramai dan potensial. Ditambah dukungan politik dari Wabup yang berasal dari daerah pantura, sangat mungkin rencana menjadikan Waru sebagai kota kedua bisa terwujud,” ujarnya.
Namun, menurutnya, pemekaran wilayah atau transformasi status kecamatan menjadi kota tidak bisa hanya mengandalkan layanan administrasi. Infrastruktur dan lalu lintas juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Sejauh ini, jalan rusak masih banyak, termasuk di sekitar Pasar Waru yang sering macet. Kalau mau serius menjadikan Waru sebagai kota kedua, penataan infrastruktur dan fasilitas publik harus diperhatikan juga. Jangan sampai hanya jadi pemanis janji politik, dari segi penataan pasar tidak amburadul lagi, rapi, dan bersih.” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan dari Divisi Kode Etik Jurnalis KJJT Pamekasan, Amsiruddin. Ia mengapresiasi langkah Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukri dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayah utara (Pantura) Pamekasan melalui program PADUKA.
Pria yang sekaligus warga Kecamatan Waru itu menilai, apabila program ini dijalankan secara konsisten dan dikembangkan, bukan tidak mungkin Waru akan tumbuh menjadi kawasan strategis baru di Pamekasan.
“Dengan pemekaran fungsi wilayah ini, masyarakat pantura tidak akan lagi menjadi ‘pinggiran’. Mereka bisa menikmati layanan dan pengembangan secara merata,” kata Amsi.
Ia juga menambahkan bahwa dampak positif dari program ini bisa dirasakan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.
Program PADUKA ini, disebutnya menjadi sinyal awal bahwa Pemerintahan Kabupaten Pamekasan berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif dan merata. Dukungan dari elemen masyarakat, termasuk kalangan insan pers, dinilai penting untuk memastikan inisiatif ini benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat.
