JEMBER, TRETAN.news – Suasana Hotel Cempaka, Jember, terasa khidmat pada Sabtu, 7 November 2026. Di depan para kader, Ketua Umum DPP PA GMNI, Arief Hidayat, berdiri gagah melantik pengurus DPC PA GMNI Kabupaten Jember masa bakti 2026–2031.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyuarakan kritik tajam. Ia mempertanyakan arah demokrasi Indonesia yang menurutnya kian menjauh dari cita-cita Bung Karno.
“Kesejahteraan hanya diarahkan pada golongan-golongan tertentu,” tegas Arief.
Ia menyerukan agar elite politik mengembalikan demokrasi murni demi kesejahteraan rakyat.
Secara ideologis, pidato itu terdengar berapi-api dan konsisten. Namun, jika kita melihat lebih jeli ke deretan kursi tamu, ada ruang kosong yang berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Tidak ada satu pun pengurus DPD PA GMNI Jawa Timur yang hadir.
Ketua Umum langsung turun gunung melantik pengurus cabang.
Dalam tradisi organisasi yang memegang teguh garis komando berjenjang, absennya pengurus daerah bukan sekadar masalah administrasi.
Kehadiran mereka sejatinya adalah pengakuan kedaerahan yang sarat konteks sosial dan politik.
Melewati jenjang DPD mengirimkan sinyal tajam. Publik bertanya-tanya: siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali, dan siapa yang perlahan mulai terpinggirkan dari panggung percakapan?
Otoritas yang Berpindah, Bukan Menjelaskan
Anggaran Rumah Tangga (ART) GMNI memang memberi ruang bagi DPP untuk melantik DPC secara langsung. Secara hukum organisasi, langkah ini sah.
Namun, legalitas formal tentu berbeda dengan legitimasi ideologis.
Organisasi sebesar PA GMNI yang lahir dari rahim Marhaenisme tidak bisa sekadar berlindung di balik secarik Surat Keputusan (SK).
Publik butuh penjelasan mengapa jalur normal tidak mereka tempuh. Apakah DPD Jatim sengaja menolak hadir?
Ataukah ada konflik batin yang membuat koordinasi menemui jalan buntu?
Atau lebih jauh lagi, benarkah pusat sengaja memotong kompas karena daerah mereka anggap tak lagi seirama?
Berita pelantikan itu menguap tanpa jawaban pasti. Otoritas ideologis tampak berpindah tangan tanpa narasi yang utuh.
Padahal, bagi organisasi kader, proses pengambilan keputusan sering kali jauh lebih krusial daripada keputusan itu sendiri.
DPC Jember kini berdiri sah secara administratif. Namun, mereka lahir ke dunia tanpa restu politik dari rumah besar mereka sendiri di Surabaya.
Beban Ganda di Pundak Deni Wicaksono
Teka-teki ini makin menarik saat kita menyorot tokoh yang absen. Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur saat ini adalah Deni Wicaksono. Ia bukan orang sembarangan.
Hanya sepekan sebelum pelantikan di Jember, tepatnya 31 Oktober 2026, Deni baru saja terpilih kembali secara aklamasi dalam Konferda V. Saat itu, ia lantang menyuarakan komitmen Marhaenisme dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Namun, Deni memikul beban ganda. Selain memimpin DPD Jatim, ia juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Ia mewakili generasi kader GMNI yang menjadikan kursi kekuasaan formal sebagai palagan perjuangan.
Pada hari yang sama saat Arief Hidayat melantik DPC Jember, Deni Wicaksono membagikan pemandangan berbeda di Surabaya. Melalui status WhatsApp, ia memamerkan dinding ruang kerjanya.
Foto Presiden Prabowo Subianto tampak terpasang rapi. Namun, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lenyap. “Leren sik..” tulisnya singkat, namun syarat makna.
Gestur ini bukan kebetulan belaka. PDIP saat itu tengah menggalang wacana pemakzulan terhadap Gibran. Deni, sebagai motor penggerak partai, tengah menjalankan perannya di garis depan.
Bagi PDIP, langkah Deni sangat koheren. Namun bagi PA GMNI, ini memicu dilema pelik.
Bisakah seorang Ketua DPD memisahkan identitas ideologis organisasinya dari disiplin politik partai?
Saat ia menolak memasang foto Wapres, apakah ia sedang berbicara sebagai seorang Marhaenis sejati, atau sebagai politikus yang bertarung di arena elektoral?
Jika batas kedua peran ini kabur, PA GMNI berisiko merosot dari kekuatan moral menjadi sekadar instrumen bayangan partai.
Menjaga Keadaban di Rumah Sendiri
PA GMNI berdiri dengan satu sumpah: menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Mereka bukan partai politik, bukan pula sayap kekuasaan. Namun, urat nadi organisasi ini justru digerakkan oleh tokoh-tokoh yang memegang kendali kekuasaan.
Ketegangan antara idealisme dan pragmatisme adalah kondisi permanen.
Tantangannya bukan pada cara menghilangkan ketegangan itu, melainkan bagaimana mereka mengelolanya dengan elegan.
Pelantikan Jember menunjukkan wajah sentralisasi. DPP mengambil alih porsi daerah.
Jika pusat beralasan daerah terlalu sibuk bermanuver politik, sentralisasi ini bisa dipahami.
Namun secara ideologis, langkah ini menabrak semangat Trisakti yang sangat menghargai kedaulatan berjenjang.
Di sisi lain, ketidakhadiran DPD Jatim adalah sebuah sikap. Deni Wicaksono memilih bertarung di medan lain pada hari itu.
Ia memprioritaskan perlawanan politik di parlemen ketimbang merawat koordinasi internal organisasinya.
Ini bukan soal pengkhianatan. Ini murni soal prioritas. Dan bagi seorang kader, prioritas adalah wujud kejujuran ideologis yang paling nyata.
Pada akhirnya, Trisakti tidak cukup hanya menggema di ruang seminar atau podium pidato. Ajaran ini harus lulus ujian di ruang rapat mereka sendiri.
PA GMNI mungkin vokal mengkritik demokrasi bangsa yang pincang.
Namun, mereka juga harus membuktikan mampu merawat keadaban demokrasi di ruang internalnya.
Keberanian mengoreksi kawan bukan hanya berlaku untuk kawan yang duduk di singgasana pemerintahan, tetapi juga bagi pusat yang merasa paling benar, dan daerah yang merasa paling berjuang.
Tanpa kebesaran hati untuk saling merangkul, persatuan hanyalah ilusi, dan pelantikan tak lebih dari sekadar seremoni yang sunyi.
Kontributor Oleh: Kusbachrul, SH
