SURABAYA, tretan.news — Ratusan seniman dan budayawan Surabaya menggelar rapat konsolidasi di Sekretariat Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Balai Pemuda, Rabu malam (7/5/2026).
Pertemuan itu menjadi titik balik perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai memaksa pengosongan DKS dengan dalih program transformasi kesenian.
Sekitar 150 seniman dan budayawan hadir dan menyepakati serangkaian aksi protes yang akan digelar secara bergelombang dalam waktu dekat.
Pagelaran Budaya Hingga Long March
Ketua DKS, Chrisman Hadi, mengungkapkan aksi pertama akan digelar akhir pekan ini.
“Rencananya di hari Sabtu (9/5/2026) dan Minggu (10/5/2026) nanti, akan ada pagelaran budaya dan mimbar bebas di depan Sekretariat DKS Balai Pemuda. Teman-teman seniman akan menampilkan ekspresi protesnya kepada Wali Kota Surabaya dalam bentuk karya,” ujar Chrisman.
Aksi dijadwalkan berlanjut pada Senin (11/5/2026) dengan long march dan pawai budaya menuju Balaikota Surabaya.
Dukungan Meluas, Langkah Hukum Disiapkan
Chrisman menyebut dukungan terhadap gerakan ini tidak hanya datang dari kalangan seniman. GMNI Surabaya, Aktivis Promeg96, dan LBH Surabaya telah menyatakan bergabung dalam aksi protes tersebut.
Di jalur hukum, DKS pun telah mengambil langkah konkret.
“DKS saat ini sudah resmi didampingi oleh LBH Surabaya dan teman-teman pengacara lainnya yang sedang mempersiapkan upaya hukum terhadap Pemkot Surabaya,” tambah Chrisman.
Perlawanan Akan Dibuat Panjang
Seniman Surabaya, Taufiq Monyong, menegaskan bahwa aksi protes tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
“Kami sudah sepakati dengan teman-teman lainnya semalam, perlawanan dan aksi protes terhadap pengosongan DKS akan dibuat panjang. Jika perlu tiap minggu kita akan lakukan aksi long march. Semalam timeline aksi sudah disusun,” ujar Monyong.
Ia pun mempertanyakan legitimasi program transformasi yang diusung Pemkot.
“Transformasi Kesenian itu hanya alibi Pemkot untuk mengusir DKS dari Balai Pemuda. Transformasi Kesenian tanpa dukungan para seniman itu jelas merupakan proyek politik Pemkot Surabaya. Biar masyarakat yang menilai,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan pernyataan resmi terkait gelombang protes dari komunitas seniman dan budayawan.
