TRETAN.news – Tugu Pahlawan berdiri bisu di jantung Surabaya, Minggu (4/10/2026). Sisa-sisa kemeriahan seremoni Hari Kesaktian Pancasila masih menempel di sudut-sudut kota melalui spanduk pudar dan sisa pidato kenegaraan.
Namun, di balik bayang-bayang kain merah putih yang dipasang rapi di instansi pemerintahan, realitas pahit berdenyut lambat di gang-gang sempit pinggiran kota.
Ancaman terhadap ideologi bangsa hari ini tidak lagi datang dari dentuman senjata atau laras panjang yang memuntahkan peluru.
Cengkeraman korupsi dan kemiskinan terstruktur diam-diam telah menggerogoti fondasi negara, mengubah peringatan sakral bulan Oktober menjadi rutinitas tahunan tanpa ruh.
Aktivis sekaligus pengamat sosial, Eko Gagak, secara lantang membongkar tirai ilusi tersebut.
Menurutnya, kesaktian Pancasila kini telah lumpuh sepenuhnya.
Kehancuran ini bukan bersumber dari cacat bawaan kelima sila itu sendiri, melainkan lahir dari pengkhianatan sistemik para penyelenggara negara.
Dua puluh delapan tahun setelah reformasi bergulir, musuh utama bangsa telah bermutasi.
Tragedi kelam G30S/PKI memang menjadi luka sejarah yang tak terhapuskan, namun degradasi moral elit politik saat ini menghadirkan horor dengan skala yang berbeda.
Ketimpangan yang dibiarkan hidup dan pencurian uang rakyat yang sistematis adalah bentuk penistaan paling kejam terhadap darah para martir bangsa.
Mengkhianati Darah Pahlawan Revolusi
Di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan arsip ketidakadilan sosial, Eko Gagak membeberkan analisisnya dengan nada getir.
Baginya, seremoni 1 Oktober hanyalah topeng kosmetik bagi wajah birokrasi yang sedang membusuk.
Praktik korupsi tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan telah bermetamorfosis menjadi bagian dari ekosistem kekuasaan yang wajar.
”Ketika korupsi dianggap biasa dan kemiskinan rakyat diabaikan, maka kita sebenarnya sedang meminum darah para Pahlawan Revolusi yang telah mengorbankan nyawa mereka,” tegas Eko melalui keterangan tertulisnya.
Pernyataan ini bukan sekadar hiperbola aktivis, melainkan potret kelam dari data ketimpangan sosial yang terus melebar di berbagai sektor.
Pengkhianatan ini menjadi ironi terbesar terhadap amanat pendiri bangsa.
Saat negara selalu mempromosikan angka pertumbuhan ekonomi di forum internasional, narasi tersebut gagal menjawab mengapa jerat kemiskinan struktural masih menyandera jutaan rakyat.
Ambisi destruktif untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan telah memutus mata rantai nilai luhur yang seharusnya menjadi kompas bernegara.
Anatomi Lima Sila yang Terbajak Oligarki
Investigasi atas realitas sosial-politik menunjukkan bahwa degradasi moral tidak hanya terjadi di satu lapisan, melainkan merata di berbagai instrumen kekuasaan.
Eko Gagak membedah dengan mengerikan bagaimana kelima sila Pancasila telah mengalami pergeseran makna secara drastis dalam praktik penyelenggaraan negara saat ini:
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa kini telah terdistorsi secara pragmatis menjadi “Keuangan Yang Maha Kuasa”.
Kekuatan materi terbukti mampu membengkokkan kompas moral, membeli vonis hukum, dan menggantikan posisi iman dalam pengambilan keputusan.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah kehilangan wajah aslinya.
Sila ini tergantikan oleh ketimpangan sosial yang ekstrem, memunculkan bentuk kebiadaban sosial baru di mana kaum marginal terusir dari ruang hidupnya sendiri.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia yang dibangun di atas fondasi gotong royong perlahan runtuh.
Posisinya digantikan oleh budaya individualistis yang egois, dipertajam oleh polarisasi politik yang sengaja dipelihara untuk memecah belah kewarasan publik
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan hanyalah jargon kosong di atas kertas.
Suara rakyat telah dibajak sepenuhnya oleh segelintir elit politik dan jejaring oligarki yang menyetir kebijakan publik demi akumulasi kapital.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diklaim telah mati.
Hukum tidak lagi buta, melainkan menjelma menjadi komoditas mewah yang sangat tajam ke bawah, namun tumpul dan sangat bersahabat bagi penguasa dan konglomerat.
Menagih Kedaulatan di Balik Seremoni Semu
Menanggapi kritik tajam terkait hilangnya esensi Pancasila, narasi resmi negara biasanya berlindung di balik jargon stabilitas keamanan dan supremasi hukum.
Pemerintah, melalui berbagai corong kementerian, kerap berdalih bahwa indeks persepsi korupsi sedang diperbaiki dan bantuan sosial terus mengalir.
Namun, bantahan administratif ini justru memperjelas jurang antara angka di atas kertas audit dengan penderitaan nyata di lapangan.
Tanpa adanya pembersihan total pada sistem bernegara dari cengkeraman keserakahan kekuasaan, Eko memperingatkan bahwa peringatan
Kesaktian Pancasila tidak lebih dari sandiwara politik.
Teks Pancasila akan terus berakhir sebagai pajangan dinding di kantor-kantor pemerintahan, dibacakan lantang saat upacara, namun diinjak-injak saat kebijakan publik dirumuskan di ruang-ruang tertutup.
Revolusi moralitas para penegak hukum dan pemangkasan gurita oligarki kini bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat mutlak untuk bertahan hidup sebagai sebuah entitas negara.
Jika kedaulatan tidak segera dikembalikan secara utuh ke tangan rakyat, bangsa ini hanya sedang menghitung waktu menuju kehancuran sistemik.
Matahari mulai condong ke barat di langit Surabaya, menyisakan bayang-bayang panjang dari tiang bendera yang menjulang kaku.
Di bawah bayang-bayang itu, peringatan Eko Gagak terus menggema, menuntut jawaban dari bangsa yang pelupa.
“Jika hukum hanya berpihak pada mereka yang mampu membelinya, masihkah kita layak menyebut diri kita sebagai manusia yang beradab?”
Kontributor: Eko Gagak
