TRETAN.news – Pagi belum sepenuhnya terang ketika puluhan pemuda menguras peluh di lintasan lari. Mereka menahan lapar demi menjaga berat badan ideal, mempertaruhkan otot dan ligamen di atas matras keras.
Di belahan kota yang lain, di dalam ruangan berpendingin udara yang wangi, sekelompok elite birokrasi justru sedang berkeringat memperebutkan sesuatu yang jauh lebih empuk: kendali atas triliunan rupiah dana hibah.
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 dan Babak Kualifikasi (BK) PON memang belum membunyikan peluit awal.
Namun, perang dingin di balik meja sudah memanas. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur tiba-tiba dikabarkan berambisi mengambil alih kemudi anggaran.
Di seberang meja, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur berdiri memegang tameng berupa Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 yang menetapkan mereka sebagai penyelenggara sah.
Tarik-menarik ini melahirkan satu ironi paling klasik dalam tata kelola olahraga kita: negara bertingkah malas menunaikan kewajiban substantifnya, tetapi mendadak agresif ketika mencium aroma kewenangan anggaran.
Kasir Negara dan Sindrom Mabuk Kewenangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sebenarnya sudah menggariskan aturan main dengan benderang.
Pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh penyelenggaraan, sementara KONI hadir untuk membantu.
Kata “membantu” ini menempatkan KONI sebagai mitra fungsional.
Negara wajib tetap menjadi sopir utama yang memegang kendali kebijakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik.
Sayangnya, realita lapangan lebih sering menyerupai komedi gelap. Terkadang, birokrasi melepas total urusan teknis dan memerosotkan martabatnya sekadar menjadi kasir.
Mereka hanya peduli stempel dan kuitansi cair, tanpa mau tahu apakah uang miliaran rupiah itu berubah menjadi raket dan sepatu, atau menguap menjadi tagihan kopi di kafe mahal para pengurus.
Sebaliknya, saat Dispora bernafsu mengambil alih dana hibah tanpa kesiapan kapasitas teknis, olahraga justru terjerumus ke jurang birokratisasi.
Masa depan atlet mendadak jatuh ke tangan para pejabat yang tidak pernah mengerti pedihnya cedera ligamen atau susahnya mencari lawan latih tanding standar internasional.
Aroma Rente di Balik Kebisuan Birokrasi
Publik tentu tidak buta huruf. Ketiadaan penjelasan resmi dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda mengenai kisruh anggaran ini justru melahirkan kecurigaan liar.
Dalam tata kelola pemerintahan yang waras, diam bukanlah emas. Diam adalah bentuk pengabaian.
Aroma amis ini bahkan sudah memancing reaksi keras. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim dan MARAK secara terbuka mengancam akan menyeret kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menggelar aksi massa.
Desakan ini sangat rasional, mengingat transisi anggaran yang gelap gulita adalah lahan paling subur bagi benih-benih pencarian rente (rent-seeking).
Praktik rente ini tidak selalu tampil norak dalam bentuk koper berisi uang suap. Ia bisa bersembunyi dengan elegan di balik jas rapi rapat koordinasi di hotel berbintang.
Ia menyusup lewat penggelembungan anggaran acara seremonial, tagihan perjalanan dinas yang tidak esensial, hingga pengadaan spanduk raksasa yang sama sekali tidak membuat pelari melesat lebih cepat.
Inilah pemborosan struktural. Sebuah praktik yang terlihat sangat legal secara administratif, namun haram secara moral.
Tanpa transparansi dan audit kinerja yang mengikat, dana hibah PON Jatim rawan berubah menjadi kotak hitam tempat para pencuri berdasi bersembunyi.
Merawat Nepotisme, Mengorbankan Atlet
Bencana paling mengerikan dari kekacauan tata kelola ini berujung langsung ke leher para atlet.
Jika dana hibah dikelola secara tertutup dan sarat konflik kepentingan, yang mati bukan sekadar anggaran, tetapi meritokrasi.
Sangat mungkin terjadi, tiket kompetisi tidak lagi diberikan berdasarkan rekam jejak medali, melainkan sedalam apa kedekatan personal seorang atlet dengan pengurus atau klub afiliasi tertentu.
Nepotisme di gelanggang olahraga adalah korupsi paling kejam karena ia membunuh langsung harapan anak-anak muda yang telah mengorbankan masa mudanya di arena latihan.
Berbagai cabang olahraga (cabor) di Jawa Timur kini hidup dalam keresahan massal. Mereka sangat paham watak birokrasi.
Selama kewenangan masih berstatus tarik-menarik, keran pencairan anggaran dipastikan mampet. Padahal, persiapan Porprov dan BK PON membutuhkan kepastian kalender.
Para atlet tidak bisa melatih otot mereka menggunakan asumsi. Mereka tidak bisa mengunyah janji birokrat untuk memenuhi standar gizi.
Mereka butuh peralatan, pelatih berkualitas, dan arena yang layak hari ini, bukan besok atau lusa ketika konflik elite ini mereda.
Menyudahi Panggung Sandiwara
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera menghentikan sandiwara birokrasi ini.
Dispora dan KONI harus segera dipaksa duduk bersama meneken kontrak kinerja yang terukur, bukan saling serang memperdebatkan siapa yang paling berhak memegang dompet.
Buka sistem pengelolaan dana hibah ini ke publik. Libatkan lembaga pengawas independen seperti KPK dan BPK sejak penyusunan perencanaan, bukan menunggu ada tersangka baru bertindak.
Dan yang paling krusial: libatkan para atlet dalam merumuskan kebutuhan anggaran. Merekalah subjek utama yang berdarah-darah di lapangan, bukan deretan pejabat yang hanya sibuk tersenyum saat sesi pengalungan medali.
Olahraga adalah etalase peradaban. Dari cara sebuah daerah mengurus atlet dan membagi anggarannya, kita bisa melihat apakah pemerintah benar-benar hadir melayani rakyat atau sekadar sibuk mengamankan jatah kekuasaan.
Para pahlawan olahraga ini telah menitipkan masa depan fisiknya pada sistem yang seharusnya melindungi.
Jangan biarkan keringat mereka mengering sia-sia hanya karena nafsu birokrasi dan keserakahan organisasi.
Sebab pada akhirnya, olahraga sama sekali bukan tentang siapa penguasa anggaran tertinggi, melainkan tentang peduli atau tidaknya negara pada masa depan generasinya.
Dan hari ini, kepedulian itu masih bersembunyi di balik tumpukan proposal yang tak kunjung cair.
Kontributor Oleh: Eko Muhammad Ridwan (Ketua Umum RRI – Ranggah Rajasa Indonesia)







