JAKARTA, TRETAN.news – Kompleks Parlemen Senayan menjadi saksi bisu sebuah peristiwa langka pada Rabu (18/11/2026).
Sebuah rancangan undang-undang yang usianya sudah cukup untuk memiliki KTP, akhirnya terbangun dari tidur panjangnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat pleno hari itu.
Ia melontarkan satu pertanyaan krusial kepada seluruh fraksi di Komisi III, apakah naskah RUU Perampasan Aset bisa berlanjut ke rapat paripurna?
Hebatnya, seluruh peserta rapat kompak menyatakan setuju. Tidak ada interupsi alot.
Pemerintah yang hadir melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej beserta jajaran kementerian terkait, tampak menyambut baik kesepakatan tingkat pertama ini.
Daftar inventarisasi masalah (DIM) selesai dibahas. Tim perumus sukses merapikan pasal demi pasal. RUU Perampasan Aset kini selangkah lagi sah menjadi undang-undang.
Sebuah pencapaian luar biasa untuk gagasan yang sudah beredar sejak tahun 2008. Butuh 18 tahun bagi negara untuk mematangkan aturan merampas harta maling uang rakyat.
Mengusik ‘Dana Pensiun’ di Balik Jeruji
Bukan rahasia lagi, memenjarakan koruptor di negeri ini kadang terasa seperti memberi mereka cuti panjang.
Selama bertahun-tahun, penegakan hukum kita memiliki lubang besar. Seseorang bisa saja divonis belasan tahun penjara.
Namun, ketika mereka bebas, kekayaan hasil kejahatannya masih tersimpan rapi, dialihkan atas nama kerabat, atau dikelola perusahaan cangkang.
Hukuman badan ternyata tidak cukup menakutkan jika ‘dana pensiun‘ mereka tetap aman tak tersentuh.
Di sinilah RUU Perampasan Aset memainkan peran strategis. Negara kini bersiap memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan.
Fokus penegak hukum tidak lagi sekadar mengirim pelaku ke hotel prodeo, tetapi juga memburu setiap sen aset yang mereka sembunyikan.
Jurus Sakit Mendadak Tak Lagi Mempan
Ada satu pasal yang mungkin membuat para pelaku kejahatan kerah putih mulai berkeringat dingin.
RUU ini memuat mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Kita semua hafal pola klasik para tersangka kabur ke luar negeri, tiba-tiba hilang ingatan, atau mendadak mengidap sakit permanen saat aparat memanggil.
Dulu, trik semacam ini sukses membuat negara mati kutu karena proses pidana terhenti.
Kelak, drama tersebut tidak lagi berguna. Sekalipun tersangka meninggal atau buron, negara tetap bisa merampas harta mereka yang terindikasi dari hasil kejahatan.
Tentu saja, negara tidak boleh bertindak seperti perampok berseragam. Aturan ini tetap menjamin prinsip praduga tak bersalah.
Pemilik aset tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan di pengadilan yang adil.
Menjaga Aset Sitaan Tidak Berakhir Rongsokan
Menyita harta koruptor hanyalah setengah dari pertempuran. Masalah klasik lainnya adalah nasib aset sitaan tersebut.
Sering kali kita melihat mobil mewah atau pabrik hasil sitaan mangkrak, menyusut nilainya, atau lucunya, malah menimbulkan masalah hukum baru.
Karena itu, RUU ini merancang sistem pengelolaan aset yang jauh lebih modern.
Presiden akan membentuk badan khusus yang diawasi secara ketat dan akuntabel.
Pengelolaan aset juga wajib terintegrasi dengan teknologi informasi.
Harapannya jelas: jangan sampai aset triliunan rupiah kembali menguap atau sekadar menjadi pajangan berkarat di halaman kantor kejaksaan.
Jalan menuju paripurna kini terbuka lebar. Publik tinggal menanti apakah ketukan palu terakhir nanti benar-benar menjadi kiamat kecil bagi para pencuri uang negara.
Sebab, seorang koruptor mungkin tidak lagi takut pada kegelapan jeruji besi. Namun, mereka pasti gemetar membayangkan jika harus hidup miskin.







