TRETAN.news – Di tengah pekatnya malam di sebuah pulau terpencil perairan Nusantara, seorang nelayan yang mengalami pendarahan hebat akibat kecelakaan kerja hanya bisa meregang nyawa.
Tidak ada ruang operasi bedah, tidak ada dokter spesialis. Di wilayah maritim seluas 7,8 juta kilometer persegi ini, hak dasar atas kesehatan sering kali tenggelam oleh ombak isolasi geografis.
Fakta lapangan ini mengungkap sebuah krisis rumah sakit kapal yang luput dari sorotan kamera ibu kota.
Selama ini, harapan hidup warga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) hanya bertumpu pada segelintir kapal “putih” bersimbol palang merah yang berlayar membelah lautan.
Kesenjangan infrastruktur medis maritim ini memicu alarm bahaya.
Investigasi lapangan membawa kita pada satu pertanyaan fundamental, di tengah darurat ini, di manakah peran institusi akademik raksasa negeri ini, khususnya Universitas Indonesia?
10 Kapal untuk 1.562 Pulau: Ketimpangan Rasio yang Mematikan
Untuk memahami skala krisis ini, kita harus melihat pada angka yang disajikan negara. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024, Indonesia memiliki 17.380 pulau.
Dari jumlah tersebut, Profil Kesehatan Indonesia 2024 mencatat ada 1.562 pulau yang berpenghuni.
Ironisnya, jumlah armada medis terapung yang beroperasi saat ini sangat menyedihkan. Secara nasional, hanya ada 10 unit yang berlayar.
Armada tersebut meliputi KRI dr. Rajiman Wedyodiningrat, KRI dr. Soeharso, dan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo milik TNI AL.
Dari pihak sipil dan swasta terdapat RS Kapal dr. Lie Dharmawan II, Nusa Waluya II, Ganda Nusantara I dan II, Laksamana Malahayati, KDDC dr. Joserizal Jurnalis, dan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA).
Direktur RSKKA, Dr. Agus Harianto, Sp.B., memberikan gambaran empiris yang mengejutkan.
Ia membeberkan betapa lambatnya penetrasi layanan kesehatan dengan armada yang terbatas.
”RSKKA saja sejak diresmikan sembilan tahun yang lalu, hanya sanggup melakukan 136 kali kunjungan pelayanan ke pulau-pulau terpencil.
Rata-rata hanya 15 pulau berpenghuni yang dikunjungi per tahun,” jelas Agus.
Jika dihitung secara matematis, butuh waktu lebih dari satu abad (100 tahun) bagi satu kapal untuk menyentuh seluruh pulau berpenghuni di Indonesia walau hanya sekali.
Bukti Kolaborasi di Flores: Momen Krusial RSKKA dan ILUNI UI
Di tengah keterbatasan alat dan armada, inisiatif kolaborasi lintas institusi mulai bermunculan.
Sebuah peristiwa penting terjadi di RS Lapangan Kolaboratif Dampek saat misi penanganan bencana gempa Flores.
Dalam misi tersebut, Dr. Agus Harianto mengambil keputusan strategis dengan menunjuk Dr. Raihan Arlan, SpAn(TI), Ketua Tim Relawan Bencana Gempa Flores dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), untuk memimpin pelayanan operasional di RSKKA.
”Setelah beberapa hari bekerja sama di RS Lapangan Kolaboratif Dampek, saya percaya beliau sanggup memimpin pelayanan di RSKKA,” tegas Agus.
Langkah ini bukan sekadar pendelegasian tugas medis biasa. Penunjukan ini menjadi preseden dan bukti konkret bahwa kolaborasi tenaga profesional antar-alumni kampus mampu menjadi tulang punggung layanan kesehatan maritim.
Keberhasilan tim ILUNI UI di lapangan inilah yang kemudian memicu desakan moral: sudah saatnya Universitas Indonesia memiliki armada medis lautnya sendiri.
Tiga Pilar Mengapa Universitas Indonesia Wajib Turun Tangan
Desakan agar UI membangun rumah sakit kapal didasarkan pada perhitungan kapasitas institusional yang matang.
Setidaknya ada tiga modal utama yang membuat kampus kuning ini sangat layak berekspansi ke laut nusantara:
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM): UI memiliki pasokan dokter, perawat, ahli kesehatan masyarakat, dan jaringan relawan tangguh seperti ILUNI UI yang rekam jejaknya telah teruji di berbagai zona bencana.
Kapasitas Riset Berjalan: Kapal medis UI tidak hanya akan berfungsi sebagai klinik apung, tetapi juga bertransformasi menjadi laboratorium riset maritim, penyakit tropis, dan manajemen kebencanaan secara real-time.
Eksekusi Tri Dharma Perguruan Tinggi: Semangat pengabdian masyarakat menuntut universitas terbesar di Indonesia ini untuk hadir langsung di titik-titik buta pelayanan negara.
Tantangan operasional tentu tidak bisa diabaikan.
Keberimbangan fakta menunjukkan bahwa pembuatan dan perawatan kapal medis menelan biaya raksasa, ditambah kerumitan perizinan birokrasi dan logistik operasional.
Namun, pengelolaan kolaboratif antara universitas, jaringan alumni mapan, dan regulasi negara diyakini mampu menjadi solusi pendanaan yang lincah dan berkelanjutan.
Berlayar untuk Kemanusiaan, Bukan Sekadar Peringkat Kampus
Rumah sakit kapal adalah manifestasi paling nyata dari kehadiran negara dan institusi pendidikan bagi rakyat miskin.
Fasilitas ini memutus rantai rujukan medis yang memakan biaya besar dan waktu tempuh berminggu-minggu menuju rumah sakit kabupaten.
Kehadiran kapal medis kampus akan menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa kedokteran, mencetak tenaga medis yang tidak hanya piawai di ruang AC ibu kota, tetapi juga memahami realitas pahit kesehatan rakyat di kepulauan terluar.
Krisis fasilitas kesehatan maritim adalah bom waktu yang menelan korban dalam diam. Langkah kecil pendelegasian medis di Flores telah membuktikan bahwa kapasitas itu ada.
Pada akhirnya, nilai kebesaran sebuah institusi pendidikan tidak diukur dari seberapa tinggi menara gading mereka mencakar langit, melainkan seberapa jauh kapal mereka berani mengarungi ombak untuk menyelamatkan satu nyawa di ujung samudera.
Seperti hakikat sejati seorang ksatria, sudah saatnya Universitas Indonesia mengangkat sauh dan berlayar.
Oleh :
Dr. Agus Harianto, Sp.B.,
Direktur Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA)
