PASURUAN, TRETAN.news – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait evaluasi pertanggungjawaban anggaran tahun 2025.
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan lanjutan antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah daerah menegaskan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari DPRD, terutama terkait program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan penyelarasan program prioritas, termasuk pada sektor kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, serta tata kelola lingkungan.
“Kami telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung program unggulan di Kabupaten Pasuruan pada bidang pendidikan dan infrastruktur,” ujar Shobih Asrori, Senin (22/6/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Sobih itu menjelaskan, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan melalui pengembangan fasilitas medis, termasuk perluasan ruang rawat inap di RSUD Bangil dan RSUD Grati.
Di sektor sosial ekonomi, Pemkab Pasuruan membangun kerja sama dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat melalui bursa kerja terpadu.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pembaruan program jaring pengaman sosial agar bantuan bagi keluarga miskin dan pekerja rentan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab Pasuruan memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah.
Sementara di sektor perikanan, pemerintah memberikan dukungan kepada nelayan melalui fasilitas ruang pendingin dan alat tangkap ramah lingkungan guna menjaga kualitas hasil perikanan.
“Menyangkut pengawasan sektor pertambangan, kami menginisiasi sistem digitalisasi melalui e-pajak MBLB guna mempersempit ruang gerak pemalsuan dokumen fisik,” tambahnya.
Penerapan sistem elektronik tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sektor pertambangan serta mendukung tata kelola yang lebih transparan.
Di bidang pendidikan, Pemkab Pasuruan juga menjalankan program untuk mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengikuti pendidikan formal.
Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan penataan manajemen sekolah dan peningkatan sarana belajar secara bertahap di berbagai wilayah kecamatan.
Penyampaian jawaban eksekutif tersebut menjadi bagian dari tahapan evaluasi pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah daerah berharap hubungan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dapat terus berjalan dalam mendukung pembangunan daerah.
