SURABAYA, tretan.news — Desakan transparansi penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran cukai rokok dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) kian menguat dalam beberapa hari terakhir.
Sejumlah pihak yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyerukan agar proses hukum berjalan terbuka dan tidak tebang pilih.
Di saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi disebut tengah mendalami kasus yang melibatkan sektor industri tembakau.
Namun, di balik riuhnya tuntutan tersebut, muncul pertanyaan lain: sejauh mana suara yang terdengar benar-benar murni sebagai kontrol sosial, dan bukan sekadar panggung baru bagi kepentingan tertentu?
“Desakan itu sah dalam demokrasi, tapi harus berbasis data, bukan sekadar opini yang dibentuk untuk kepentingan tertentu,” ujar Eko Gagak.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam praktiknya, sejumlah oknum disebut memanfaatkan momentum kasus dengan membangun narasi melalui jejaring media dan grup percakapan digital.
Nama-nama media dikumpulkan, pernyataan disebar, dan posisi sebagai “pengawal kasus” diklaim seolah-olah kebenaran bisa diproduksi lewat frekuensi siaran, bukan verifikasi.
Satirnya, di tengah upaya membongkar dugaan kejahatan yang kompleks, sebagian pihak justru sibuk mengatur sorotan kamera. Demonstrasi digelar, pernyataan ditebar, sementara substansi perkara kerap tenggelam di balik riuh pencitraan.
“Kadang yang lebih sibuk bukan penyidik, tapi mereka yang ingin terlihat seperti penyidik,” sindir Eko Gagak.
Di sisi lain, isu ini turut menyeret nama seorang pengusaha yang dijuluki “Sultan Tembakau”. Sosok yang dikenal berangkat dari kehidupan petani, menapaki jalan panjang hingga sukses di industri, kini berada dalam pusaran spekulasi publik.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi keterlibatan langsung dalam perkara yang diselidiki.
Asas praduga tak bersalah pun menjadi penting untuk dijaga di tengah derasnya arus informasi.
“Kita tidak boleh menghakimi sebelum ada putusan hukum. Informasi harus diverifikasi, bukan diviralkan,” tegas Eko.
KPK sendiri saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Fokus penyelidikan mencakup praktik produksi dan distribusi rokok ilegal, penggunaan pita cukai palsu, hingga potensi penyamaran aset melalui berbagai skema keuangan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga ekonomi negara.
Cukai hasil tembakau selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan penting, yang dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah.
Namun, maraknya rokok ilegal justru menggerus potensi tersebut. Negara kehilangan pemasukan, sementara jaringan distribusi ilegal terus berkembang dalam senyap.
Di sinilah publik menaruh harapan. Bukan sekadar pada siapa yang akan terseret, tetapi sejauh mana hukum ditegakkan tanpa kompromi.
“Ini momentum untuk membongkar praktik rokok ilegal hingga ke akar. Publik menunggu, apakah akan benar-benar dituntaskan atau kembali berhenti di tengah jalan,” ujar Eko.
Pada akhirnya, di antara suara LSM, dinamika media, dan langkah aparat penegak hukum, yang dibutuhkan bukan sekadar kegaduhan, melainkan kejelasan.
Transparansi, profesionalitas, dan keberanian menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Dan mungkin, di tengah semua ini, satu hal yang perlu diingat: keadilan tidak pernah lahir dari siapa yang paling lantang berbicara, tetapi dari siapa yang paling mampu membuktikan.
