Pamekasan, Tretan.news – Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, melakukan audiensi dengan pejabat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (7/4/2026), guna memperkuat konsolidasi program pembangunan daerah, khususnya di bidang lingkungan dan mitigasi bencana.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Pamekasan, di antaranya Kepala BPKPD Sahrul Munir, Kepala DLH, Plt Kepala PUPR, serta Plt Kepala Bapperida. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mendukung Misi ke-3 RPJMD yang berfokus pada penguatan rekayasa lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Dalam pertemuan itu, Kholilurrahman mengungkapkan bahwa audiensi merupakan tahapan krusial dalam proses asesmen program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Dimana Kabupaten Pamekasan sendiri berhasil masuk sebagai salah satu nominator dari 45 kabupaten/kota se-Indonesia dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkuler.
“Langkah ini diambil sebagai respons cerdas dan taktis terhadap dinamika fiskal daerah, terutama dalam menghadapi tren penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” kata Kholilurrahman.
Ia menambahkan, partisipasi dalam program LSDP menjadi bagian dari strategi pembiayaan kreatif (creative financing) yang memungkinkan daerah tetap menjalankan proyek infrastruktur penting tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Keikutsertaan ini membuka peluang optimalisasi pendanaan eksternal serta dukungan teknis internasional dari World Bank melalui Kemendagri, sehingga Pamekasan dapat menembus keterbatasan ruang fiskal,” ujarnya.
Selain pengelolaan sampah, audiensi juga membahas penguatan program Water Energy Food Security for Regional Integrated Development (Wefsrid) yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur irigasi strategis guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Sinergi antara LSDP dan Wefsrid menjadi bukti keseriusan kami dalam menyiapkan fondasi pembangunan yang kokoh, mulai dari penyediaan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penguatan regulasi, hingga pemberdayaan kelembagaan berbasis komunitas,” tambahnya.
Menurutnya, keterlibatan dalam program berskala nasional tersebut merupakan solusi jangka panjang untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan sekaligus meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana.
“Melalui transformasi tata kelola yang lebih sistematis dan efisien, kami menargetkan penurunan risiko bencana secara signifikan, seperti pencegahan banjir dan minimalisasi pencemaran,” tegasnya.
Kholilurrahman menegaskan, langkah tersebut merupakan komitmen nyata Pemkab Pamekasan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan fiskal di masa depan.
“Langkah besar ini menjadi manifestasi komitmen kami dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga lincah secara finansial dan berkelanjutan,” pungkasnya.
