Sampang, Tretan.News – Dalam rapat koordinasi mengenai rencana relokasi pedagang di blok C1 pasar Srimangunan ke pasar Margalela, pada Kamis 05/10/2023 lalu di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang dengan agenda penyampaian apa yang menjadi program pemerintah tentang pasar kedepan lebih sehat dan maju.
Dalam rapat kordinasi di hadiri oleh semua stakeholder, Polres Sampang, TNI, perwakilan organisasi pasar (HPPS dan APSI).
Sekda Sampang Yuliadi Setiyawan mengatakan, saat membuka rapat dengan menyampaikan apa yang menjadi rencana pemerintah tentang pasar agar menjadi pasar sehat terutama pasar srimagunan yang merupakan pasar besar di kota Sampang.
Ia menyebutkan pasar Srimangunan sudah verload makanya pemerintah mencari jalan keluar gimana caranya pasar Srimangunan ini menjadi pasar sehat dengan rencana relokasi pedagang di blok C, terutama pedangang basah ke pasar margalela yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” Jelasnya.
Sekda juga menambahkan bahwa pemerintah berencana merelokasi pedagang Pasar Srimangunan itu untuk penataan Kota. Menurutnya, hal itu sudah disampaikan oleh Bagian hukum yang mana disitu ada peraturan daerah (Perda) tentang tata ruang dan kabupaten sehat yang berupa Peraturan Bupati (Perbup).
Dijelaskan, bahwa salah satunya dari Perda tersebut bahwa kawasan perkotaan mestinya bebas dari pasar tradisional. Hal itu mengacu pada beberapa kota, di mana Pasar tradisional dalam kota itu tidak ada,” tambahnya.
Sementara Kepala Disperindag Hj. Chairijah SH,MH menyampaikan bahwa sesuai dengan konsep dari pemerintah daerah bahwa pasar itu harus dipisah antara pedagang basahan dengan pasar kering.
“Kita memang akan merelokasi sebagian para pedagang ikan dan sayuran yakni di Blok C saja dan nanti rencana ke depannya Pasar Srimangunan tersebut akan dijadikan pasar modern”, ucapnya dalam penjelesanya.
Sebenarnya relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah terkonsep serta dikaji secara matang.
Kami yakin justru dengan direlokasi ke Pasar Margalela maka para pedagang ikan maupun sayur tersebut akan lebih bersih serta tertata sesuai fungsinya,” ungkapnya.
Sementara itu dari perwakilan organisasi APSI Sri menyatakan tetap menolak dengan rencana pemerintah yang akan mengrelokasi pedagang Blok C dengan alasan akan menjadi pendapatan menurun,” tegasnya.
Sri juga menanyakan para undangan kenapa ada HPPS di forum ini kemana kemarin-kemarinya dan kemana DPR gak ada ,” protesnya.
Sementara Ketua HPPS (Himpunan Pedagang Pasar Srimangunan) H. Alwi angkat bicara dan menjelaskan bahwa organisasi kami sudah berdiri sejak tahun tahun 2016 sebelumya bukan nama HPPS tetapi IPPS (Ikatan Pedagang Pasar Srimangunan) yang didirikan oleh para sesepuh pasar dalam perjalan waktu masa jabatan ke tiga habis saat itulah ada pemilihan dipimpin oleh pengurus baru, karena hampir satu tahun tidak ada penyerahan surat oleh pemimpin lama, maka pengurus merubah nama agar legelitas jelas dan dalam pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Maka membuat nama HPPS yang sudah diketahui oleh pihak dinas terkait,” jelas Alwi.
Alwi menyayangkan bahasa yang menyatakan bahwa HPPS tidak bergerak karena selama HPPS ini sudah bayak melakukan kegiatan sebelum terjadi pandemi Covid 19 dengan bersih -bersih pasar setiap bulan bersama para pedangang dinas bahkan Bupati dan sekda turun ikut dalam kegiatan tersebut, mendampingi pedangang kalau ada permasalahan dipasar, mendampingi pemerintah dalam melakukan sidak atau sosialisasi atau hal yang lain yang menjadi problem dipasar dengan cara kordinasi dengan sebagian para pedangan hasilnya di sampaikan kepemerintah.
“Bukan tidak bergerak haya cara lebih santun tapi hasilnya ada pedangan tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya karena tugas pengurus seperti itu tetap menjaga kondisi yang kondusif, karena primsip kami pasti ada jalan keluar dari perintah,” ungkapnya.
Dan yang kami ketahui untuk relokasi pasar ini sudah mulai tahun 2019, tapi kami berusaha.
