GMNI FIB UNEJ: RUU Penyiaran Ancaman Pembungkaman Rakyat

Artikel, Investigasi42 Dilihat

JEMBER, TRETAN.news – Membungkam demokrasi di era modern ternyata tidak lagi membutuhkan pengerahan pasukan militer atau deru kendaraan taktis di jalanan. Cara lama itu terlalu berisik dan menguras tenaga.

Kini, ruang kritik masyarakat bisa menyempit dengan jauh lebih rapi, sopan, dan elegan: cukup lewat ketukan palu di meja legislasi.

Ironi inilah yang memicu kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember (UNEJ).

Mereka menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Alih-alih membawa angin segar bagi industri media, mahasiswa justru melihat draf regulasi tersebut sebagai lonceng darurat bagi kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Karpet Merah Pembungkaman yang Lebih Rapi

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI FIB UNEJ, Ichwan Widiyanata Prayogi, membaca gelagat tersebut dengan tajam.

Ia menilai produk hukum yang mengekang justru jauh lebih efektif mematikan daya kritis warga daripada represi fisik di ruang publik.

“Hari ini, ancaman itu datang melalui proses panjang RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terus dipaksakan sejak 2024.

Regulasi ini jelas menyeramkan karena dapat menjadi karpet merah bagi penguasa dalam membungkam suara kritis masyarakat melalui pasal-pasalnya,” ujar Prayogi.

Selamat Tinggal Jurnalisme Investigasi?

Bayangkan betapa tenangnya hidup para pelaku penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada lagi jurnalis yang gemar mengorek borok mereka.

Gambaran “indah” bagi penguasa itu nyaris terwujud lewat Pasal 50B ayat (2) huruf c dalam draf RUU Penyiaran yang secara eksplisit melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Bagi Prayogi, pasal ini adalah pukulan telak yang langsung melumpuhkan jantung fungsi kontrol pers.

“Jika kerja-kerja investigasi dilarang, praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit diungkap ke ruang publik.

Padahal kita tahu bahwa pers memiliki fungsi penting dalam kontrol kekuasaan.

Lantas dari mana kontrol terhadap kekuasaan tersebut hadir ketika satu-satunya pilar penting ini dilemahkan fungsinya,” tegasnya.

Mau Kritik? Antre Verifikasi Dulu

Tidak cukup mengatur ruang redaksi, RUU Penyiaran juga bersiap merapikan ruang digital lewat Pasal 34F ayat (2) huruf e.

Aturan ini mewajibkan kreator konten dan platform digital melakukan verifikasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelum menayangkan kontennya.

Kelak, warga yang ingin menyuarakan keluh kesah atau kritik sosial mungkin harus bersiap menghadapi meja birokrasi terlebih dahulu.

Prayogi menilai skema ini berpotensi memicu ketakutan massal di kalangan warga sipil.

“Bayangkan betapa peliknya ketika setiap suara kritis harus berhadapan dengan mekanisme verifikasi birokratis.

Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul rasa takut untuk bersuara, apalagi konsekuensinya berhadapan dengan hukum.

Menjadi kekhawatiran serius ketika akhirnya publik memilih diam karena khawatir dengan akibat yang harus mereka hadapi,” terang Prayogi.

Dewan Pers Minggir, KPI Ambil Alih

Daftar pasal bermasalah belum berhenti di situ. Prayogi turut menyoroti Pasal 50B ayat (2) huruf k yang memuat larangan multitafsir seperti pencemaran nama baik sebuah “pasal karet” klasik yang rawan memicu kriminalisasi.

Lebih jauh, Pasal 42 ayat (2) justru menyerahkan penyelesaian sengketa jurnalistik kepada KPI, alih-alih Dewan Pers.

Pengalihan wewenang ini memicu tanda tanya besar soal potensi konflik kepentingan dan matinya independensi pers.

“Bagaimana mungkin jurnalis bisa tetap berani mengungkap kebobrokan kekuasaan jika karya mereka justru lebih banyak dihadapkan pada ancaman hukum dan sensor.

Kerja-kerja pers yang hingga hari ini menjadi ruang penyadaran masyarakat harus benar-benar dijamin oleh negara,” tutur Prayogi.

Mengingat Kembali Janji Konstitusi

GMNI FIB UNEJ mengecam keras segala bentuk kebijakan yang mencederai nilai demokrasi.

Kebebasan berpendapat dan kerja jurnalistik seharusnya berdiri tegak sebagai pilar negara, bukan malah menjadi tumbal kepentingan kekuasaan.

“Konstitusi kita melalui UUD 1945 Pasal 28E dan 28F serta UU Pers No. 40 Tahun 1999 telah menjamin kemerdekaan berpendapat dan hak atas informasi.

Pembaruan regulasi tidak boleh dijadikan kedok bagi negara untuk memperluas kendali terhadap ruang publik,” pungkasnya.

Pada akhirnya, sejarah selalu mencatat satu hal yang sama: kekuasaan yang sehat tidak pernah alergi pada kritik.

Jika sebuah regulasi justru membuat jurnalis takut meliput dan rakyat takut berbicara, barangkali kita perlu bertanya ulang RUU Penyiaran ini sebenarnya hadir untuk menata informasi, atau sekadar merapikan kebisuan?

Kontributor Oleh : Ichwan Widiyanata Prayogi,
Wakil Ketua Bidang Politik GMNI FIB UNEJ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *