JAKARTA, TRETAN.news – Sore itu, deru mesin pesawat kepresidenan baru saja mereda di landasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Rabu, 11 November 2026, Presiden Prabowo Subianto baru menjejakkan kaki kembali ke ibu kota seusai merampungkan kunjungan kerja di Aceh.
Namun, bukan agenda seremonial yang menantinya di ruang transit pangkalan militer tersebut, melainkan sebuah amplop penentu arah politik nasional.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut sang kepala negara dengan keputusan bulat: meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.
Tanpa mikrofon konferensi pers dan tanpa panggung terbuka, surat pengunduran diri itu berpindah tangan secara langsung.
“Betul, surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ungkap seorang sumber di lingkaran terdekat Gibran saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut.
Kabar mengejutkan ini merambat cepat ke ruang publik. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, turut mengonfirmasi babak akhir kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie singkat.
Pusaran Dokumen dan Badai Senayan
Langkah dramatis ini tidak lahir dari ruang hampa. Di balik pintu pangkalan udara yang dijaga ketat, gelombang politik di Gedung Parlemen Senayan sebenarnya telah mencapai titik didih sepanjang hari yang sama.
Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Manuver politik untuk memulai tahapan pemakzulan itu memicu guncangan keras, terutama setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menerbitkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah tingkat menengah atas milik Gibran dokumen yang digunakannya saat mendaftar pada Pilpres 2024.
Peta kekuatan politik di parlemen bergeser nyata. Dukungan usulan HMP mengalir lintas partai:
Fraksi PKS memimpin dengan 28 anggota,
Partai NasDem menyumbang 19 tanda tangan,
PKB dan Partai Demokrat masing-masing mengirimkan 18 nama,
PDI Perjuangan menyertakan 14 wakilnya,
Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing mencatat 11 anggota,
Serta Fraksi PAN turut menyertakan 1 anggotanya.
Tekanan konstitusional yang bertubi-tubi membuat ruang gerak sang wakil presiden kian sempit di Senayan.
Ruang Pembuktian dan Dialog Dua Setengah Jam
Sinyal pamit sesungguhnya sudah tersirat sehari sebelum penyerahan surat di Halim.
Pada Selasa pagi, 10 November 2026, Gibran duduk berdua bersama Presiden Prabowo di balik pintu tertutup Istana Kepresidenan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua setengah jam itu mengurai rencana besar sang wakil presiden untuk menepi dari panggung kekuasaan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kala itu membeberkan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keputusan tersebut.
Di hadapan sang presiden, Gibran meminta ruang untuk menempuh jalur hukum secara mandiri.
Alih-alih bertahan dalam pusaran politik yang memanas, Gibran memilih memusatkan energinya untuk menguji dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah mundur ini memberinya posisi bebas sebagai warga negara biasa di hadapan hukum, tanpa membebani jalannya roda pemerintahan.
Menanti Sikap Resmi Istana
Belum ada pernyataan resmi terkait jadwal siaran pers terbuka maupun linimasa penyerahan surat pengunduran diri ini ke meja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sesuai ketentuan konstitusi.
Di tengah kesunyian prosedur birokrasi, Republik kini menyaksikan catatan baru dalam lembar sejarah politik modern.
Seorang pemimpin muda yang memilih melangkah keluar dari lingkaran kekuasaan tertinggi demi menyongsong pertarungan hukumnya sendiri.
