Kursi Wapres Menganggur: Saat Elite Rebutan

Artikel, Investigasi68 Dilihat

TRETAN.news – Jakarta selalu punya cara elegan untuk menyembunyikan syahwat kekuasaannya. Di balik ruang rapat berlampu putih dan koridor Istana yang sepi, lobi-lobi politik tak pernah tidur.

November 2026 mencatat sejarah. Gibran Rakabuming Raka pamit dari kursi Wakil Presiden. Konstitusi melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengetuk palu: MPR punya waktu enam puluh hari untuk mengisi kekosongan.

Seketika, mesin politik memanas. Para elite mendadak rajin tersenyum di depan kamera, tim sukses mulai memoles nama, dan proposal kekuasaan berseliweran.

Tawaran mendampingi Presiden Prabowo Subianto adalah karpet merah yang mungkin hanya turun sekali seumur hidup.

Namun, di tengah bisingnya kalkulator politik, kabar dari lingkaran dalam Istana justru membawa anomali.

Nama Gus Gudfan Arif Ghofur muncul. Istana kabarnya meminta kesediaan sang Sekretaris Jenderal PBNU untuk mengisi kursi kosong tersebut.

Lalu, apa respons sang kiai? Alih-alih langsung memesan jas pelantikan, ia merespons dengan kalimat yang membuat para politisi pragmatis mungkin akan mengernyitkan dahi.

“Ada yang lebih pantas daripada saya.”

Tamparan Halus untuk Para Pemburu Kuasa

Di panggung politik modern, kalimat itu terdengar sangat naif. Bagaimana tidak?

Politisi lain rela menghabiskan triliunan rupiah dan memasang baliho di setiap tikungan jalan hanya untuk “dianggap pantas”.

Tetapi bagi Gus Gudfan, kalimat itu bukan basa-basi. Ia tidak sedang melakukan play victim atau bermain politik playing hard to get.

Dalam tradisi pesantren dan khazanah tasawuf, sikap ini berakar dari zuhud sebuah kondisi di mana manusia memegang dunia di tangannya, bukan di hatinya.

Gus Gudfan pernah mengucapkan kalimat serupa saat namanya menguat sebagai kandidat di Muktamar PBNU.

Ia menepi, enggan berkampanye, dan membiarkan takdir yang bekerja.

Ketika ia akhirnya duduk sebagai Sekjen PBNU (2026–2031), ia membuktikan bahwa ia lebih suka berkeringat di ruang mesin ketimbang melambai di bawah lampu sorot.

Menolak tawaran Istana dengan alasan “ada yang lebih pantas” adalah satire terhalus bagi mereka yang mabuk jabatan.

Ia menyentil realita bahwa kursi kekuasaan sejatinya adalah beban yang harus dipertanggungjawabkan, bukan mahkota untuk dipamerkan.

Nasab Wali dan Barokah yang Tak Terbaca Survei

Gus Gudfan tidak lahir dari ruang hampa. Darah biru mengalir deras di nadinya.

Ayahnya, KH Abdul Ghofur, adalah pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Dari ayah, ia mewarisi nasab ke-16 Sunan Drajat.

Dari ibu, garis darahnya menyambung ke Sunan Giri.

Lebih dari sekadar silsilah, ia adalah pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah.

Ia terbiasa menempuh jalan sunyi, merawat zikir di keheningan malam yang jauh dari liputan media.

Gus Baha, ulama karismatik Nusantara, bahkan pernah menyinggung nasab Gus Gudfan sebagai sebuah isyarat amanah moral.

Barokah semacam ini tentu membuat pusing lembaga survei. Elektabilitas bisa didongkrak, elektabilitas bisa dibeli, tetapi barokah kultural bekerja dalam diam.

Ia menciptakan ketenangan sesuatu yang sangat Prabowo butuhkan untuk menstabilkan kapal pemerintahan saat ini.

Santri Saudagar di Pusaran Istana

Secara kultural, profil Gus Gudfan adalah “barang langka”. Ia santri tulen jebolan Pesantren Manbaul Ma’arif Denanyar Jombang, sekaligus pengusaha sukses di sektor minyak, gas, dan pertambangan.

Media kerap menjulukinya “Santri Saudagar”. Ia fasih mendaras kitab kuning, tetapi juga tajam membaca laporan keuangan perusahaan.

Gus Zaim Ahmad Ma’shoem dari Lasem menyebutnya sebagai figur pesantren yang sangat adaptif membaca zaman.

Wakil Presiden tentu butuh kompetensi manajerial ini.

Gus Gudfan bisa duduk ngopi bersama kiai sepuh di pelataran masjid, lalu beberapa jam kemudian memimpin negosiasi dengan para taipan di ruang ber-AC.

Secara politik, ia adalah jangkar. Ia kader Gerindra yang menghubungkan ekosistem politik Prabowo dengan PBNU.

Ia tidak pernah menantang ombak, ia sekadar menjaga agar perahu tidak karam.

Sayangnya, dalam urusan suksesi Wapres, PBNU melalui Gus Ipul menegaskan tidak akan menyodorkan nama.

PBNU menyerahkan bola sepenuhnya ke tangan Presiden. Di titik ini, Gus Gudfan ibarat dark horse kuda hitam yang menolak berlari, tetapi bisa tiba-tiba berada di garis finis ketika kuda-kuda lain tumbang kehabisan napas.

Kursi Hanyalah Ujian Suluk

Kisah Gus Gudfan hari ini mengembalikan dimensi yang hilang dari politik Indonesia: spiritualitas.

Ketika politik hanya berisi transaksi dagang sapi dan bagi-bagi jatah menteri, Gus Gudfan mengingatkan kita bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan suluk jalan spiritual menuju Tuhan. Al-Ghazali jauh-jauh hari sudah memperingatkan bahwa jabatan adalah ujian terberat bagi hati manusia.

Jika memang ada yang lebih pantas, maka menghindar adalah kemuliaan.

Namun, jika panggilan negara itu datang dengan jalan yang sah dan umat memang membutuhkan ketenangannya, menerima amanah justru menjadi bentuk pengabdian (khidmah) tertinggi.

Bulan-bulan ke depan akan menjadi pembuktian. Jika ia tidak terpilih, sejarah akan mencatatnya sebagai anomali indah seorang pria yang berani menolak singgasana saat yang lain saling sikut untuk mendapatkannya.

Namun jika takdir memaksanya duduk di kursi Wapres, ia memikul beban berat untuk membuktikan satu hal: bahwa kalimat “ada yang lebih pantas” bukanlah sekadar retorika politisi, melainkan janji suci yang ia pegang sampai mati.

Sebab pada akhirnya, kursi tetaplah benda mati. Yang membuatnya hidup dan berbahaya adalah apakah manusia yang mendudukinya berniat untuk melayani, atau sekadar minta disembah.

 

Kontributor Oleh: Muhammad Rizal Haqiqi, Peneliti Pusat Studi Islam Nusantara, dan pemerhati tasawuf, psikologi transpersonal serta dinamika kepemimpinan di Yayasan Satria Merah Jambu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *