MALANG, tretan.news – Praktek dugaan monopoli proyek di lingkungan Pemerintah Kota Malang mencuat , pasalnya ada indikasi proyek lelang atau penunjukan langsung ( PL) di duga diatur oleh operator untuk pemenangan salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.
Bahkan, di kabarkan ada salah satu kontraktor telah menggalang dana ke rekanan atau kontraktor lainnya, dan telah terkumpul sekitar Rp 10 miliar untuk pemenang salah satu Paslon dalam Pilkada Kota Malang.
Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana mengatakan, kabar itu sebenarnya sudah bukan lagi rahasia, dan itu kerap terjadi di pelaksanaan Pilkada.
“Itu bukan rahasia umum, kalau suatu kontestasi Pilkada kebanyakan ada yang mensupport keuangan untuk kampanye salah satu Paslon,” ucap pria yang akrab disapa Angga, saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2024).
Menurut Angga, keberanian rekanan atau kontraktor untuk memberikan support terhadap salah satu Paslon itu, karena kedepannya akan menerima proyek pekerjaan sebagai pembayaran hutang untuk biaya berkampanye.
“Jika yang disupport ini (Salah Satu Paslon) jadi, maka kebanyakan pengembalian hutangnya dalam bentuk kegiatann pekerjaan (proyek), apalagi ada salah satu Paslon yang memiliki kedekatan dengan salah satu Kontraktor,” jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Angga, saat ini masyarakat semakin cerdas dan lebih dewasa dalam menghadapi situasi politik, termasuk Pilkada Kota Malang.
“Saya yakin, masyarakat Kota Malang sudah lebih cerdas dan cermat, tidak mau dengan money politik dalam bentuk sembako, janji-janji untuk tiap RT dan RW tanpa ada realisasi,” terangnya.
Terlebih, tambah Angga, masyarakat saat ini sudah jenuh dengan janji-janji dan kontrak politik yang digulirkan bakal calon kepala daerah.
“Masyarakat Kota Malang sudah jenuh dengan janji-janji, mereka ingin Malang kembali seperti dulu yang tenang. Kepala daerahnya yang mudah untuk ditemui dan memperhatikan kondisi kota malang,” tegasnya.
