Bangkalan, tretan.news — Solidaritas dan profesionalitas Wartawan Peduli Keadilan (WPK) semakin menguat setelah dua tokoh muda, Bung Yodika dan Bung Mudabbir, resmi bergabung sebagai konsultan hukum organisasi tersebut. Kehadiran keduanya diumumkan pada Jumat (05/12/2025).
Dua figur ini dikenal aktif dalam isu penegakan hukum serta memiliki rekam jejak pendampingan masyarakat dalam berbagai kasus advokasi.
Masuknya mereka ke jajaran WPK dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anggota dan memperkuat respons organisasi terhadap berbagai persoalan publik.
Ketua WPK, Supriadi, menyatakan bahwa tambahan dua konsultan hukum ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas internal organisasi.
“Dengan hadirnya Bung Yodika dan Bung Mudabbir, WPK semakin percaya diri dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami membutuhkan pendampingan hukum yang kuat, profesional, dan responsif, dan keduanya memenuhi kriteria itu,” ujar Supriadi, Jumat (05/12/2025).
Sementara itu, Bung Yodika menegaskan komitmen mereka untuk terlibat aktif dalam setiap proses advokasi, terutama yang menyangkut hak-hak jurnalistik dan perlindungan kerja wartawan.
“Kami hadir bukan hanya sebagai penasihat, tapi sebagai bagian dari perjuangan bersama untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan berkeadilan,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Bung Mudabbir menilai WPK sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
“Kami siap memberikan pendampingan penuh, baik secara litigasi maupun non-litigasi. WPK adalah garda depan dalam menyuarakan fakta, dan sudah seharusnya didukung oleh kekuatan hukum yang proporsional,” jelasnya.
Di sisi lain, para anggota WPK menyambut baik penguatan struktur hukum tersebut. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam merespons berbagai kasus yang membutuhkan pendampingan profesional.
Pendekatan hukum yang lebih terstruktur diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas WPK di mata publik.
Dengan bergabungnya dua konsultan hukum ini, WPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan-persoalan publik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah serta aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan.
