SAMPANG, Tretan.news – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Shavina-Shavira Shavira Yayasan Oofy Nusantara Adikarya di desa Batoporo Narat Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
Kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan ketidak sesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi riil di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Kedungdung.
Sorotan tersebut mengarah ke SDN 1 Batuporo Timur, Desa Batuporo Timur. Sekolah itu disebut masih tercatat sebagai penerima MBG sebanyak 33 porsi setiap hari, meskipun dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut dipertanyakan.
Dalam video berdurasi sekitar satu setengah menit itu, ruang kelas tampak masih terisi bangku dan meja siswa. Namun, suasana sekolah terlihat sepi tanpa kehadiran murid.
Narasi perekam video bahkan menyebut sekolah tersebut diduga tidak menjalankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan diskusi publik mengenai akurasi pendataan penerima MBG serta peran masing-masing pihak dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Terlebih, MBG merupakan program yang penyalurannya bergantung pada jumlah siswa aktif dan kegiatan sekolah yang berjalan.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Shavira -shavina, Khoiruman, memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penentuan data penerima MBG.
Ia juga menjelaskan bahwa pada saat proses pendataan awal di sekolahan tersebut memang ada siswa dan siswi aktif, bahkan ada dokumentasi yang di pihak nya simpan
“SPPG hanya menjalankan tugas penyaluran. Data penerima MBG kami terima langsung dari pihak sekolah dan telah disahkan melalui MoU yang ditandatangani kepala sekolah,” ujar Khoiruman, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, seluruh distribusi MBG yang dilakukan SPPG, termasuk ke SDN 1 Batuporo Timur, telah sesuai dengan dokumen resmi yang menjadi dasar kerja SPPG.
“Pengiriman MBG ke sekolah tersebut memang dari SPPG kami dan dilakukan sesuai data yang diberikan kepada kami,” jelasnya.
Khoiruman juga menyampaikan bahwa sebelum dan saat penyaluran MBG dilakukan, pihaknya telah memastikan keberadaan siswa. Bahkan, pada waktu pengantaran, siswa disebut hadir dan mengikuti kegiatan makan bersama di sekolah.
“Validasi sudah dilakukan. Saat MBG diantar, siswa ada dan makan bersama di sekolah. Hal itu didokumentasikan oleh asisten lapangan kami,” ungkapnya.
Terkait munculnya dugaan ketidaksesuaian jumlah siswa dengan data lain seperti Dapodik, Khoiruman menegaskan hal tersebut berada di luar kewenangan SPPG.
“Jika kemudian ada perbedaan data, itu bukan ranah kami. Penetapan jumlah penerima bukan dilakukan oleh SPPG, melainkan berdasarkan persetujuan pihak sekolah,” tegasnya.
Untuk memastikan kejelasan informasi yang berkembang di masyarakat, SPPG menyatakan akan menunggu penjelasan dan klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang terkait kondisi sekolah dan jumlah siswa aktif yang sebenarnya.
“Kami menunggu penjelasan dari Dinas Pendidikan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” pungkasnya.
