SURABAYA, tretan.news – Ketidak konsistenan Wali Kota Surabaya dalam merumuskan kebijakan publik kembali menjadi sorotan. Organisasi kemasyarakatan Sahabat Pemuda Surabaya (SAPURA) menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkesan plin-plan dan membingungkan masyarakat.
Pernyataan ini muncul merespons polemik terbaru terkait aturan parkir di minimarket yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Musa, Ketua SAPURA, secara tegas mengkritisi perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait parkir di minimarket.
“Awalnya wali kota meminta agar parkir di minimarket digratiskan, sekarang justru berubah dan malah diberlakukan tarif. Ini membingungkan. Di mana konsistensinya?” ujarnya.
Menurut Musa, ketidakjelasan arah kebijakan ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar.
“Apa sebenarnya maksud dari kebijakan ini? Apakah hanya sekadar konten? Atau mungkin kebijakan ini adalah titipan dari pihak tertentu?” kritiknya tajam.
Ia menilai bahwa kebijakan publik semestinya dirumuskan dengan matang dan komunikatif, bukan justru menjadi sumber kebingungan.
“Warga Surabaya butuh kejelasan, bukan kebijakan yang berubah-ubah tanpa arah. Ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran, seharusnya arah dan tujuannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Musa.
SAPURA meminta agar Wali Kota Surabaya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru membuat keresahan baru di tengah warga. Kami mendesak agar setiap kebijakan dijelaskan maksud dan tujuannya secara terbuka,” tegas Musa.
Kritik ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Surabaya yang dinilai belum optimal dalam hal konsistensi dan komunikasi kebijakan. Masyarakat kini menanti klarifikasi dan ketegasan arah dari Pemerintah Kota Surabaya.
