Pamekasan, tretan.news – Puluhan ribu warga Pamekasan yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (10/2/2026).
Massa hadir untuk menyampaikan delapan tuntutan terkait kebijakan cukai, keberlangsungan industri hasil tembakau, dan aktivitas oknum kelembagaan LSM yang dinilai meresahkan masyarakat.
Aksi dimulai sejak pagi dengan massa berkumpul di Jalan Kabupaten, Kecamatan Pamekasan, sambil membawa spanduk dan poster tuntutan. Orator FPBM, Imam Turmudzi dan Khalili, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pelaku ekonomi rakyat.
“Kami mewakili buruh dan petani berharap kepada pemerintah, terutama Polres Pamekasan melalui Kesbangpol, untuk menertibkan oknum LSM yang tidak memiliki payung hukum,” paparnya.
FPBM juga menyoroti tingginya tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang memberatkan pabrikan skala kecil. Kenaikan cukai disebut berpotensi menutup usaha dan menekan buruh lokal.
“Kenaikan cukai yang terus terjadi ini seperti lonceng kematian bagi industri hasil tembakau lokal Madura. Pabrikan kecil semakin sulit bersaing,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Wakil Bupati Sukriyanto, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, dan perwakilan Bea Cukai Madura menemui massa.
Bupati Kholilurrahman menyatakan dukungan penuh terhadap delapan tuntutan FPBM dan pihaknya berjanji memperjuangkan kepentingan petani, pengusaha, serta berpihak pada buruh.
“Intinya kami mendukung. Setelah aksi ini, mari kita duduk bersama dan berangkat ke Jakarta. Kita berjuang bersama. Angka kemiskinan di Pamekasan menurun salah satunya karena keberadaan industri rokok dan tembakau. Kami ingin mereka tetap dibina,” ujarnya.
Perwakilan Bea Cukai Madura menanggapi keluhan terkait tarif cukai dengan menjelaskan bahwa aspirasi terkait tarif cukai telah diteruskan ke pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu kebijakan lanjutan.
“Apa yang disampaikan massa aksi terkait tarif cukai sudah kami laporkan ke pusat. Kami mohon bersabar menunggu hasilnya,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, menegaskan akan menindak tegas oknum LSM yang meresahkan masyarakat, namun tetap menegakkan hukum terhadap perusahaan atau produk yang melanggar ketentuan hukum.
“Kami akan tindak tegas oknum yang meresahkan. Silakan laporkan. Namun kami juga akan menindak perusahaan atau produk yang melanggar aturan,” tegas Kapolres.
Delapan Tuntutan FPBM dalam aksi tersebut, antara lain:
• Penertiban LSM/Ormas tanpa legal standing
FPBM meminta pemerintah daerah melalui Kesbangpol melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban terhadap organisasi atau LSM yang beroperasi tanpa status hukum jelas.
• Kepolisian memperketat prosedur demonstrasi
FPBM meminta Polres Pamekasan menolak aksi yang tidak memenuhi prosedur resmi, memperketat verifikasi legalitas organisasi pengaju aksi, menolak kegiatan yang tidak memenuhi syarat administratif, dan menjaga demonstrasi tertib serta aman.
• Pembinaan UMKM dan industri kecil oleh Bea Cukai
FPBM meminta Bea Cukai memperluas pembinaan UMKM tembakau dan industri kecil, meningkatkan edukasi regulasi cukai, melibatkan petani dan buruh sebagai mitra, serta memastikan kebijakan cukai berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat.
• Bea Cukai sebagai penghubung industri dan pemerintah pusat
FPBM menekankan Bea Cukai harus menjadi penghubung kepentingan industri hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat agar setiap persoalan mendapat solusi yang adil.
• Kemudahan perizinan usaha pabrik rokok
FPBM meminta Bea Cukai memberikan kemudahan pengurusan izin usaha agar pelaku industri tembakau tidak melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan diutamakan daripada penindakan.
• Solusi atas tingginya tarif cukai bagi industri kecil padat karya
FPBM menuntut pemerintah dan Bea Cukai memberikan jalan keluar terkait beratnya biaya cukai bagi pelaku industri skala kecil yang padat karya.
• Kontribusi LSM, ormas, dan media pada pembangunan ekonomi
FPBM meminta seluruh LSM, ormas, dan media aktif berperan dalam pembangunan ekonomi Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi.
• Penegakan hukum yang berpihak pada keberlangsungan industri
FPBM meminta aparat penegak hukum dan Bea Cukai tidak melakukan penindakan sebelum memberikan solusi bagi keberlangsungan industri hasil tembakau, buruh, dan petani tembakau.
Tingginya tarif cukai memengaruhi serapan tembakau oleh pabrikan besar, sehingga harga beli di tingkat petani anjlok. Beberapa pabrikan bahkan cenderung mengurangi produksi atau beralih ke tembakau impor karena biaya cukai tinggi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, sebelum akhirnya massa membubarkan diri setelah mendapatkan respons dari pemerintah daerah.
