MALANG, tretan.news – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mempengaruhi program-program kerakyatan di Pemerintah Kabupaten( Pemkab ) Malang.
Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua dewan DPRD Kabupaten Malang Darmadi, saat di konfirmasi oleh awak media Rabu ( 12/2/25).
“Inpres itu (Inpres no 1/2025) pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemda atau Dana Alokasi Umum (DAU), dan saat ini Pemkab Malang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi pengurusan DAU itu,” ucap Darmadi.
Darmadi menuturkan pengurangan DAU yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD Kabupaten Malang, agar dapat menutupi pengurangan atau efisiensi anggaran Pemkab Malang.
“Pengurangan atau efisiensi anggaran itu sebenarnya difokuskan pada pos-pos yang bersifat operasional, jadi kegiatan langsung ke masyarakat tetap berjalan,” tuturnya.
Sebab, lanjut Darmadi, efisiensi anggaran ini untuk penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat itu seperti, perjalanan Dinas (Perdin), pengadaan barang dan jasa seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
“Jadi efisiensi anggaran itu seperti membatasi Perdin, kegiatan pelatihan, seminar, dan sejenisnya, dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat tetap berjalan,” terangnya
Untuk itu, tambah Darmadi, pemangkasan atau efisiensi anggaran tersebut dinilai tidak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Efisiensi anggaran itu saya kira tidak mempengaruhi ekonomi dan pertumbuhan UMKM, program yang penting tetap berjalan, walaupun mungkin secara fasilitas tidak seperti biasanya,” tukasnya.
