PASURUAN, tretan.news -Calon Bupati (Cabup) Pasuruan KH Mujib Imron mengatakan, penyusunan program pembangunan 2.000 km jalan di Pasuruan jadi mulus itu hasil dari pemikiran panjang dan banyak pihak.
Hal itu disampaikan Gus Mujib, sapaan akrab Cabup Pasuruan dalam debat perdana Pilkada Pasuruan yang digelar di Surabaya, Kamis (17/10/2024) malam.
“Kami tidak ngawur. Kami paham dengan hukum, dan tidak mungkin kami akan membangun jalan yang bukan menjadi kewenangan jalan Pemkab Pasuruan,” katanya.
Disampaikannya, 24 program prioritas yang dibawa pasangan Gus Mujib – Ning Wardah (MUDAH) adalah hasil dari pembahasan dengan teman-teman yang ada di tim pemenangan.
“Sebelum kami membuat program prioritas itu, kami sudah membahas dengan teman di legislatif, dan itu ada dasar pemikirannya, bukan tiba – tiba ada,” paparnya.
Bahkan, kata Gus Mujib, pembahasan dengan tim itu sudah masuk dalam tahapan menghitung kekuatan APBD, bagaimana cara dan skemanya, sudah dibahas matang.
“Sekali lagi, saya tegaskan program pembangunan 2.000 KM jalan itu tidak ngawur. Itu sudah dibahas, dan pembahasannya bukan hanya sekali tapi berkali-kali,” tegasnya.
Dia menyadari, tidak semua aset jalan itu memang milik Pemkab Pasuruan, ada yang menjadi tanggung jawab kewenangan provinsi ataupun kementrian.
Namun, pada prinsipnya, kata Gus Mujib, jalan – jalan yang menjadi aset Pemkab itu harus mulus tidak boleh ada yang rusak. Dan itu menjadi komitmen pasangan MUDAH.
Maka, jika nanti terpilih memimpin Pasuruan, Gus Mujib mengaku akan menginventarisir jalan – jalan yang rusak. Tidak semua jalan dibangun menggunakan kekuatan APBD.
Jika itu dipaksa dilakukan, lanjut dia, khawatirnya akan ada kekurangan anggaran untuk program lain. Maka, ia akan mencarikan jalan lain yang penting kebutuhan infrastruktur terpenuhi.
“Misalnya saja begini, ada anggaran DBHCT yang bisa digunakan untuk membangun menuju jalan industri rokok. Ini yang akan kami lakukan,” paparnya.
Jalan menuju industri rokok dibangun menggunakan dana DBHCT. Jalan Usaha Tani bisa dibangun menggunakan bantuan provinsi atau bahkan pusat, dan sebagainya.
“Intinya kami akan cari skema dan formula yang terbaik agar jalan itu bisa mulus. Untuk sumber anggarannya, kami tidak ingin memberatkan APBD,” tutupnya.
