BANGKALAN, tretan.news – Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan yang mencapai sekitar Rp400 miliar, dengan Rp270 miliar lebih di antaranya berasal dari BLUD, Lukman menyatakan adanya upaya pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran.
“Kami menargetkan kenaikan PAD minimal 10 persen setiap tahun. Untuk itu, kami siapkan aplikasi e-Potensi dan e-Retribusi agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terpantau progres capaian PAD-nya,” ujarnya.
Aplikasi tersebut akan menggandeng perbankan untuk penerapan pembayaran non-tunai di berbagai sektor, termasuk retribusi pasar, warung makan, hingga usaha perdagangan.
Saat ini, Pemkab Bangkalan juga sedang melakukan pendataan ulang terhadap seluruh potensi pajak dan retribusi di wilayahnya.
Lukman menambahkan, beberapa isu lain yang menjadi tuntutan massa, seperti penanganan sampah, juga sedang disiapkan langkah konkret.
Pemkab saat ini tengah menyelesaikan studi kelayakan (FS) dan perencanaan lokasi pengelolaan sampah agar permasalahan sampah di sejumlah titik bisa teratasi pada tahun ini.
“Kami juga sedang mengkaji agar kepala desa dan lurah bisa menggunakan dana desa untuk penanganan sampah, tentunya dengan pendampingan teknis dari Pemkab,” jelasnya.
Lukman memastikan, semua langkah tersebut adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta menjawab tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi.
