BANGKALAN, tretan.news – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui agenda penting bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yakni pelaksanaan audiensi dan rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, didampingi Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadiri langsung pertemuan dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta efektivitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung langkah-langkah strategis pencegahan korupsi, termasuk memperkuat pengawasan internal dan memperbaiki sistem keuangan daerah.
“Kami terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan maksimal,” tegasnya.
Komitmen ini juga ditunjukkan melalui kesiapan Pemkab Bangkalan dalam mendukung pelaksanaan Monev oleh KPK sebagaimana tercantum dalam surat resmi nomor B/2086/KSP.00/70-74/03/2025 tertanggal 25 Maret 2025.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Bangkalan membawa berbagai data dan informasi yang diminta oleh KPK, meliputi:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025
2. Realisasi APBD Tahun 2024
3. Status penyusunan dan pengesahan Perda APBD 2025
4. Informasi pengadaan barang/jasa serta data ASN
5. Laporan pencegahan korupsi lainnya
Selain itu, jajaran pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, hingga kepala OPD terkait seperti BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat juga telah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan Monev ini secara aktif.
Pemkab Bangkalan berharap sinergi yang kuat dengan KPK ini dapat memberikan dampak nyata dalam penguatan sistem pengawasan, optimalisasi pelayanan publik, dan percepatan terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi.
