PASURUAN, TRETAN.News — Rencana pembelian mobil dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang akhirnya dibatalkan menuai beragam tanggapan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, langkah pembatalan tersebut justru dinilai sebagai koreksi atas kebijakan yang sejak awal dianggap tidak tepat.
Salah satu warga Kabupaten Pasuruan, Anjar Supriyanto, menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut. Ia menilai pembatalan itu bukanlah sebuah capaian, melainkan bentuk perbaikan dari rencana yang seharusnya tidak pernah muncul.
“Pembatalan pembelian mobil dinas oleh mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan bukan prestasi—ini koreksi atas kekeliruan yang seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal. Jangan dibungkus seolah keberpihakan, karena publik tahu rencana itu lahir dari pola pikir yang jauh dari penderitaan rakyat,” ujarnya, Sabtu (12/4/2026).
Menurut Anjar, polemik ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yakni cara pandang terhadap pengelolaan anggaran publik. Ia menilai kebijakan yang menyangkut fasilitas pejabat seharusnya tidak menjadi prioritas di tengah kondisi efisiensi.
“Jika benar berpihak pada rakyat, mengapa kebijakan yang menyentuh kepentingan pejabat justru lebih dulu dirancang, baru kemudian dibatalkan setelah mendapat sorotan?” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak sekadar tentang pengadaan kendaraan dinas, melainkan menyangkut komitmen dan integritas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
“Ini bukan soal mobil dinas. Ini soal mentalitas. Soal bagaimana anggaran publik dipandang, apakah sebagai alat pelayanan atau justru sebagai ruang kenyamanan kekuasaan,” tegasnya.
Anjar yang juga menjabat sebagai Ketua LSM GP3H menambahkan, masyarakat tidak membutuhkan kebijakan yang reaktif terhadap kritik, melainkan keputusan yang sejak awal berpihak pada kepentingan publik.
“Rakyat tidak butuh drama efisiensi. Yang dibutuhkan keberanian sejak awal untuk menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Jangan tunggu kritik, jangan tunggu gaduh, baru bergerak seolah peduli,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pola kebijakan seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Jika pola seperti ini terus dipertahankan, wajar jika kepercayaan publik semakin tergerus. Karena yang terlihat hari ini bukan kerja nyata, melainkan upaya menyelamatkan citra dari kesalahan yang mereka buat sendiri,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Anjar menekankan pentingnya menjalankan amanah secara konsisten sejak awal, bukan memperbaikinya setelah menuai kritik.
“Amanah itu bukan untuk dikoreksi di tengah jalan, amanah itu untuk dijalankan dengan benar sejak awal,” pungkasnya.
