Malang, Tretan.News – Beredar kabar tak sedap mengenai dugaan adanya “titipan” dalam Seleksi Terbuka (Selter) jabatan kepala dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama( JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Mencuatnya Kabar tersebut setelah adanya calon Selter JPTP yang diduga sudah di siapkan oleh makelar jabatan untuk menduduki kursi yang strategis yakni kepala dinas.
Berdasarkan informasi, Dalam Seleksi Terbuka tersebut, ada tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah di buka yakni Kepala Satuan Pamong Praja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Namun di bukanya Selter JPTP tersebut hanya sebagai formalitas saja, sebab ketiga Selter Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diduga sudah ada pemenangnya.
Mirisnya lagi dalam selter JPTP tersebut nama anak Bupati Malang diduga sudah di siapkan untuk menduduki kursi salah satu Kepala Dinas
Menurut informasi yang diterima media ini bahwa seleksi terbuka JPTP diduga sudah disiapkan nama nama yang bakal mengisi kursi strategis tersebut.
“Wes Ojo melok melok iku ngono Ono wonge kabeh (sudah jangan ikut itu semua sudah ada orangnya), Satpol-PP sudah di isi pejabat yang berinial IG, DLH di isi oleh pejabat yang berinial AZ sedangkan Disperindag di isi oleh pejabat berinisial AS,’ ucap sumber yang minta namanya di rahasiakan.
Selain itu, muncul isu lanjutan yang tak kalah sensitif, khususnya terkait jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar. Di internal birokrasi beredar narasi kuat tentang figur berinisial AS, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan OPD, sosok AS disebut kurang mendapat dukungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Bahkan, yang lebih ironis, muncul kekhawatiran bahwa banyak Kepala UPT Pasar memilih mengajukan pindah tugas apabila AS benar-benar ditetapkan sebagai Kepala Dinas.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, secara tegas membantah anggapan adanya praktik titipan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
“Pada prinsipnya kami berterima kasih atas fungsi pengawasan dari Komisi I DPRD Kabupaten Malang. Namun perlu kami sampaikan, seluruh rangkaian seleksi terbuka JPTP dilaksanakan melalui sistem dan aplikasi yang terkoneksi serta terpantau langsung oleh BKN RI,” tegas Nurman.
