SAMPANG, tretan.news – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang mendapat sorotan tajam terkait minimnya akuntabilitas dan penegakan netralitas. Berbagai pelanggaran, seperti perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di beberapa lokasi, dilaporkan terjadi namun sering kali tidak mendapat respons yang tegas.
Tak hanya itu, sejumlah pelanggaran lainnya juga mulai bermunculan, menciptakan kesan bahwa hukum dan kode etik terabaikan. Padahal, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan menjaga netralitas sebagaimana tertuang dalam undang-undang.
Namun, menurut pengamatan masyarakat, KPUD dan Bawaslu Sampang dianggap belum menunjukkan tindakan nyata terhadap sejumlah laporan pelanggaran yang muncul di lapangan.
KPUD yang berperan sebagai lembaga pengawasan dan penegakan hukum di bidang pemilu terkesan pasif, sehingga aduan yang berulang kali dilayangkan masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti.
Kondisi ini semakin menguatkan kekhawatiran bahwa Kabupaten Sampang, yang sudah masuk daftar zona merah, membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
Hal ini sebelumnya ditegaskan oleh Komisi Informasi Pusat RI saat berkunjung ke KPUD Sampang pada Selasa (15/10/2024).
Sebagai bentuk dukungan terhadap Pilkada yang bersih, Media Center Sakteh (MCS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forsa Hebat mengunjungi kantor KPUD Sampang, Kamis (31/10/2024), untuk berdiskusi terbuka.
Kedua pihak ini menuntut agar KPUD lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan menjalankan tugas dengan mematuhi regulasi yang ada.
Ketua Forsa Hebat, H. Nurhasan, menegaskan pentingnya independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Kami hadir untuk meminta KPUD bekerja profesional, menjaga netralitas, dan tidak berpihak pada salah satu paslon,” ucapnya.
H. Nurhasan juga menekankan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk menggelar aksi jika terbukti ada indikasi ketidaknetralan.
“Kalau ada dugaan keberpihakan, saya yang akan memimpin aksi dan siap mengepung kantor KPUD,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, pihak KPUD Sampang menyampaikan apresiasi atas masukan dari MCS dan Forsa Hebat, serta berjanji akan menjadikan kritik ini sebagai bahan evaluasi penting demi menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada Serentak di Sampang.
