SAMPANG, Tretan.News – Setelah melalui berbagai polemik dan aksi unjuk rasa yang sempat memanas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberikan sinyal positif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026 mendatang.
Kabar menggembirakan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, usai melakukan konsultasi langsung ke pihak Kemendagri.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak menutup peluang bagi pelaksanaan Pilkades, asalkan seluruh tahapan administrasi dan aspek keamanan dipersiapkan secara menyeluruh.
“Dari hasil konsultasi, Kemendagri memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2026. Namun tentu dengan catatan, semua proses administrasi, kesiapan anggaran, dan faktor keamanan harus benar-benar matang,” ujar Rudi, Selasa (11/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah pusat memahami kondisi sosial yang berkembang di Kabupaten Sampang, terutama setelah sebelumnya masyarakat menuntut agar Pilkades segera digelar.
Karena itu, stabilitas keamanan dan kondusifitas daerah menjadi faktor utama sebelum pelaksanaan pesta demokrasi desa tersebut.
“Jadi pelaksanaan Pilkades bisa dilakukan pada 2026, asalkan semua prasyarat itu terpenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi menyebut Pemkab Sampang diperbolehkan melaksanakan Pilkades dengan syarat tersedianya dukungan anggaran, jaminan keamanan masyarakat, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses tersebut.
Sebelumnya, Sampang sempat dilanda gelombang aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan warga dari berbagai desa mendatangi kantor DPRD untuk menuntut kepastian jadwal Pilkades yang sebelumnya diusulkan digelar pada 2025. Aksi tersebut sempat memanas dan berujung pada bentrokan kecil antara massa dan aparat keamanan.
“Ke depan, DPRD akan menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas lebih lanjut teknis serta kesiapan daerah terkait pelaksanaan Pilkades 2026 ini,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Terkait wacana calon tunggal dalam Pilkades, Rudi menjelaskan bahwa hal itu masih menunggu regulasi baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang digodok oleh Kemendagri.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD belum mengambil keputusan final terkait penganggaran Pilkades, sebab masih harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Yang jelas, kita semua sepakat bahwa aspirasi masyarakat harus diakomodir. Tapi pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan keamanan daerah,” pungkasnya.
